JARIJAMBI. COM, JAMBI — Di tengah dinamika global dan meningkatnya eskalasi informasi di ruang digital, Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, maupun keamanan, tetapi juga menyangkut kualitas ruang publik. Derasnya penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, dan narasi kebencian telah menciptakan polusi informasi yang berpotensi mengaburkan fakta, memecah persatuan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun sesama warga bangsa.
Ketua Umum DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, S.H., berpandangan bahwa situasi terkini menjelang berbagai momentum penting nasional, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, harus dimaknai sebagai panggilan bersama untuk menjaga ketenangan, memperkuat persatuan, serta mengedepankan budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
“Ruang publik adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ruang publik tidak boleh dipenuhi oleh informasi yang menyesatkan, fitnah, maupun provokasi yang hanya bertujuan membangun keresahan. Bangsa ini membutuhkan kejernihan berpikir, bukan kegaduhan yang diproduksi melalui disinformasi,” ujar Roland.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai penjaga moral (moral force) sekaligus agen perubahan (agent of change). Kritik terhadap kebijakan negara merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijaga, namun kritik tersebut harus lahir dari kajian, data, argumentasi, serta etika, bukan dari informasi yang dimanipulasi ataupun narasi yang sengaja dibangun untuk memecah belah masyarakat.
“Demokrasi tidak diukur dari seberapa keras seseorang berteriak, tetapi dari seberapa bertanggung jawab ia menggunakan kebebasannya. Kritik adalah hak konstitusional, sedangkan penyebaran hoaks dan fitnah merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
PERMAHI Jambi mengajak seluruh mahasiswa, organisasi kepemudaan, insan pers, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor literasi digital, memperkuat budaya tabayun, dan membangun ruang diskusi yang sehat berdasarkan fakta serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan biarkan media sosial menjadi ruang yang dipenuhi amarah dan kebencian. Mari kita jadikan ruang digital sebagai ruang edukasi, ruang bertukar gagasan, ruang menyampaikan kritik yang konstruktif, sekaligus ruang memperkuat semangat kebangsaan. Indonesia membutuhkan generasi yang kritis, tetapi juga bijaksana; berani bersuara, namun tetap menjunjung hukum, etika, dan persatuan.” ungkapnya.
Roland juga menegaskan bahwa menjaga stabilitas nasional bukan semata menjadi tugas pemerintah, TNI, Polri, maupun aparat penegak hukum. Lebih dari itu, stabilitas merupakan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara melalui sikap saling menghormati, menyaring informasi sebelum menyebarkannya, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
“Menjelang berbagai momentum penting di bulan Agustus, mari kita tunjukkan kedewasaan sebagai bangsa. Berbeda pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi permusuhan. Mari kita jernihkan ruang publik dari polusi disinformasi, kita rawat persatuan, dan kita buktikan bahwa Indonesia tetap kuat karena rakyatnya mampu menjaga akal sehat, persaudaraan, dan semangat kebangsaan.” pungkas roland. (*)
