Keberlanjutan Kebudayaan Jambi: Membaca Masa Lalu, Mengkritisi Masa Kini, Menyiapkan Masa Depan
Oleh: Rian Indra Eftritianto, S.S., M.Hum (Arkeolog Independen | Wakil Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komda Sumatera Bagian Selatan )
JARIJAMBI.COM — Jambi memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang terbentuk melalui perjalanan panjang masyarakatnya. Tinggalan arkeologis, situs bersejarah, naskah kuno, bahasa daerah, tradisi lisan, hingga kesenian merupakan bagian dari identitas dan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi. Namun, keberadaan warisan budaya tidak serta-merta menjamin keberlanjutannya.
Situs bersejarah dapat tetap berdiri, koleksi museum tersimpan, dan tradisi memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya. Persoalannya, apakah semua itu masih dikenal dan dipahami masyarakat? Apakah generasi muda memiliki kesempatan untuk mempelajari dan terlibat dalam pewarisannya? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan tidak cukup hanya berorientasi pada pelestarian. Kita juga perlu memastikan warisan budaya tetap memiliki arti dalam kehidupan masyarakat masa kini dan masa depan. Dalam konteks Jambi, cultural sustainability atau keberlanjutan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai agenda bersama.
Melampaui Pelestarian: Menempatkan Kebudayaan dalam Pembangunan Pembicaraan mengenai kebudayaan selama ini sering berpusat pada perlindungan situs, perawatan benda cagar budaya, pendokumentasian tradisi, penyelenggaraan festival, dan penetapan warisan budaya. Seluruh kegiatan tersebut penting, tetapi pelestarian tidak seharusnya menjadi tujuan akhir.
Keberlanjutan kebudayaan membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Warisan budaya tidak cukup hanya dilindungi agar tidak hilang, tetapi juga perlu dipelajari, dipraktikkan, dikembangkan, dan diwariskan. Jon Hawkes melalui The Fourth Pillar of Sustainability (2001) menempatkan kebudayaan sebagai salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan. Artinya, kebudayaan bukan sekadar pelengkap pariwisata atau kegiatan seremonial, melainkan bagian dari pendidikan, kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Bagi Jambi, gagasan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang menjawab kebutuhan nyata. Warisan budaya harus menjadi sumber pengetahuan dan kekuatan sosial yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa kehilangan nilai dan identitasnya.
Membaca Partisipasi Kebudayaan: Antara Apresiasi dan Keterlibatan
Keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak cukup diukur dari jumlah festival, pertunjukan, atau kegiatan yang diselenggarakan. Aspek yang juga perlu diperhatikan adalah kesempatan masyarakat untuk belajar, berkarya, dan terlibat dalam proses penciptaan kebudayaan.
Data Statistik Sosial Budaya dan Pendidikan Provinsi Jambi 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi memberikan gambaran mengenai partisipasi tersebut. Sebanyak 80,39 persen penduduk berusia lima tahun ke atas pernah menonton pertunjukan atau pameran seni dalam tiga bulan terakhir sebelum survei. Angka ini terdiri atas 47,43 persen yang menonton melalui media dan 32,96 persen yang menyaksikan secara langsung.
Pada periode yang sama, penduduk yang terlibat dalam pertunjukan, pameran, atau produksi kesenian tercatat sebesar 1,80 persen. Kedua indikator tersebut mengukur bentuk partisipasi yang berbeda. Namun, data ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai kesempatan masyarakat untuk tidak hanya menikmati kegiatan seni, tetapi juga terlibat dalam proses penciptaan dan pengembangannya.
Indikator lain menunjukkan penggunaan bahasa daerah dalam pergaulan mencapai 72,44 persen dan penggunaan bahasa daerah di rumah sebesar 90,08 persen. Sementara itu, angka kunjungan ke tempat bersejarah atau peninggalan warisan budaya kebendaan sebesar 12,14 persen merupakan data tingkat Indonesia, bukan khusus Provinsi Jambi.
Angka-angka tersebut perlu dibaca sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa kebudayaan Jambi sedang mengalami kemunduran. Data tersebut dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan melihat akses masyarakat terhadap pengetahuan budaya serta kesinambungan pewarisannya.
Jambi memiliki beragam warisan budaya, seperti Krinok dari Bungo, Aksara Incung dari Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Seloko Melayu Jambi, Senandung Jolo dari Muaro Jambi, serta Kompangan atau Hadrah dari Kota Jambi. Pengakuan sebagai warisan budaya merupakan pencapaian penting, tetapi belum otomatis menjamin keberlanjutan praktiknya. Dalam perspektif arkeologi, situs dan benda peninggalan masa lalu juga tidak seharusnya dipandang hanya sebagai objek fisik yang perlu dilindungi.
Keduanya menyimpan informasi mengenai perjalanan masyarakat, teknologi, lingkungan, dan pembentukan identitas suatu wilayah. Karena itu, penelitian arkeologi perlu dihubungkan dengan kehidupan masyarakat melalui pendekatan arkeologi publik. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai pihak yang memiliki pengalaman, ingatan, dan hubungan sosial dengan warisan budaya di lingkungannya.
Pendekatan ini juga relevan bagi pengembangan Museum Siginjei. Museum perlu terus diperkuat sebagai ruang pembelajaran, produksi pengetahuan, dan dialog lintas generasi, bukan hanya tempat menyimpan dan memamerkan benda. Dalam prosesnya, hak komunitas atas pengetahuan budaya, terutama yang bersifat sakral, privat, atau sensitif, tetap harus dihormati.
Tahun 2027 sebagai Titik Awal Keberlanjutan Kebudayaan Jambi
Jambi sebenarnya telah memiliki landasan regulasi untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi. Regulasi ini mencakup pelestarian dan pengembangan cagar budaya, bahasa Melayu Jambi, kesenian, sistem pengetahuan dan teknologi tradisional, kelembagaan, serta peran serta masyarakat.
Keberadaan Perda tersebut merupakan modal penting. Namun, regulasi perlu diterjemahkan menjadi program, penganggaran, koordinasi, dan pelaksanaan yang berkelanjutan. Tantangannya bukan semata-mata menghadirkan aturan, melainkan memastikan amanatnya berjalan dan menjangkau masyarakat.
Menurut saya, tahun 2027 dapat menjadi momentum untuk membangun fondasi perencanaan kebudayaan yang lebih terarah. Ada tiga langkah awal yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, membangun basis data kebudayaan yang menyeluruh.
Pendataan tidak cukup hanya memuat daftar situs, benda cagar budaya, museum, atau warisan budaya yang telah ditetapkan. Data juga perlu menggambarkan kondisi aktual, pelaku yang merawat dan mempraktikkannya, proses pewarisan, keterlibatan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi di setiap kabupaten dan kota.
Kedua, memperkuat kapasitas pelaku dan lembaga kebudayaan.
Komunitas, seniman, juru pelihara, peneliti, pengelola museum, pendidik, dan generasi muda membutuhkan ruang kolaborasi, pendampingan, serta kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Regenerasi harus didukung melalui proses pembelajaran dan keterlibatan nyata.
Ketiga, menyusun indikator keberlanjutan kebudayaan.
Pemerintah daerah dapat mempelajari kerangka UNESCO Culture|2030 Indicators, yang mencakup dimensi lingkungan dan ketahanan, kesejahteraan dan mata pencaharian, pengetahuan dan keterampilan, serta inklusi dan partisipasi. Kerangka tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Provinsi Jambi.
Ketiga langkah itu dapat menjadi dasar tahapan kerja 2027–2030. Tahun 2028 dapat diarahkan pada penguatan kapasitas dan kelembagaan, 2029 untuk evaluasi dan konsolidasi, sedangkan 2030 menjadi momentum untuk menilai capaian serta merumuskan arah kebijakan berikutnya.
Tahapan ini merupakan usulan awal yang perlu dibahas bersama para pemangku kepentingan. Pelaksanaannya tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Pemerintah daerah berperan melalui kebijakan, anggaran, dan penyediaan infrastruktur. Perguruan tinggi, museum, komunitas, pelaku budaya, sektor swasta, media, dan masyarakat juga perlu mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing.
Menyiapkan Masa Depan dari Pengetahuan Masa Lalu
Sebagai arkeolog independen, saya memandang bahwa tantangan kebudayaan Jambi bukan semata-mata bagaimana menjaga peninggalan masa lalu, melainkan bagaimana menjadikan pengetahuan yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan bermakna bagi masyarakat.
Warisan budaya tidak seharusnya berhenti sebagai daftar inventaris, koleksi yang tersimpan, dokumen penetapan, atau latar belakang kegiatan seremonial. Nilainya akan semakin kuat ketika masyarakat dapat mengenali, memahami, dan mengambil bagian dalam keberlanjutannya.
Jambi tidak kekurangan warisan budaya. Hal yang perlu dibangun adalah cara pandang, sistem kerja, dan komitmen bersama agar kekayaan tersebut menjadi pengetahuan bersama dan tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat.
Tahun 2027 dapat menjadi awal untuk membangun fondasi tersebut melalui penguatan data, kapasitas, partisipasi, dan pelaksanaan regulasi. Sebab, keberlanjutan kebudayaan bukan pekerjaan satu lembaga atau satu periode kepemimpinan, melainkan tanggung jawab bersama dalam jangka panjang.
Masa lalu telah meninggalkan pengetahuan bagi kita. Kini, tanggung jawab kita adalah memastikan pengetahuan tersebut tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.









