JARIJAMBI.COM, JAKARTA – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (28/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, Wabup Katamso menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan listrik, khususnya di wilayah perdesaan.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi pembangunan Program Lisdes Tahun 2026–2027 pada 25 lokasi yang tersebar di delapan kecamatan. Alokasi tersebut meliputi Kecamatan Batang Asam tiga lokasi, Betara tiga lokasi, Bram Itam lima lokasi, Kuala Betara satu lokasi, Pengabuan delapan lokasi, Seberang Kota tiga lokasi, Tungkal Ilir satu lokasi, dan Renah Mendaluh satu lokasi.
Dari 25 lokasi tersebut, terdapat tiga lokasi yang berada di kawasan hutan, yakni Desa Sungai Paur Kecamatan Renah Mendaluh, Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam, dan Desa Muntialo Kecamatan Betara.
Dalam audiensi disampaikan rasio elektrifikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat sebesar 84,82 persen, serta terdapat sejumlah dusun dan parit yang belum mendapatkan layanan listrik PLN. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menggunakan batang pinang sebagai tiang jaringan dan kabel swadaya untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Selain perluasan akses, peningkatan keandalan jaringan juga menjadi perhatian, khususnya di wilayah ulu yang masih mengalami gangguan atau pemadaman. Keterbatasan akses jalan dan jembatan di sejumlah wilayah turut menjadi tantangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program Listrik Desa sangat penting untuk memperluas akses listrik dan mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan yang hingga saat ini belum mendapatkan pelayanan listrik secara optimal,” ujar Wabup Katamso.
Wabup Katamso menegaskan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Lisdes, termasuk penyediaan data dan koordinat, kesiapan akses menuju lokasi, serta koordinasi penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
“Selain memperluas akses, kami juga berharap keandalan jaringan dapat terus ditingkatkan, terutama di wilayah ulu yang masih menghadapi gangguan pasokan. Pemerintah daerah siap mendukung dari sisi kewenangan dan fasilitasi, termasuk membantu penyelesaian kendala akses jalan, jembatan, maupun kebutuhan data dan administrasi yang diperlukan,” lanjutnya.
Dari sisi perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tumbuh sebesar 5,28 persen pada 2025, meningkat dibandingkan 4,43 persen pada 2024. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam penguatan infrastruktur dasar, termasuk ketersediaan dan keandalan listrik untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa Program Lisdes merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik melalui pembangunan dan perluasan jaringan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta penyambungan listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum terlayani.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diharapkan mendukung aspek fasilitasi di daerah, antara lain terkait akses lokasi, jalan dan jembatan, penyediaan data dan koordinat, serta penyelesaian kebutuhan administrasi maupun perizinan.
Khusus lokasi yang berkaitan dengan kawasan hutan, proses pemanfaatan kawasan dan perizinannya akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, PLN, dan instansi teknis lainnya agar proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Koordinasi lintas sektor juga akan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dan pemenuhan aspek teknis maupun administratif sebelum pembangunan dilaksanakan.
Sebagai tindak lanjut, pembahasan teknis akan dikoordinasikan melalui forum bersama untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan serta kesiapan masing-masing lokasi. Forum tersebut dijadwalkan pada bulan Oktober 2026 sebagai bagian dari tindak lanjut percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Melalui koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut, pelaksanaan Program Lisdes diharapkan berjalan sesuai tahapan, memperluas cakupan pelayanan listrik, serta meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (*)
