JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E. mengikuti rapat koordinasi (rakor) kepala daerah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring dari Ruang Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin (1/12). Rakor tersebut membahas langkah konkret pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar berjalan aman, lancar, dan tertib.
Keikutsertaan Wakil Bupati dalam rakor ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan daerah, khususnya terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat, kebutuhan pangan, dan aspek keamanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hadir mendampingi Wakil Bupati pada rakor tersebut, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan Polres, perwakilan Kodim 0419/Tanjab, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kadis DTPH, Kadis Pertanian, Kadishub, Plt Kesbangpol, Kadis Kesehatan, Kasat Pol PP, Kadis PU, Kepala BPBD, Basarnas, serta Sekretaris Koperindag.
Pimpin Rakor secara langsung, Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menekankan pentingnya memastikan kelancaran sistem transportasi selama libur akhir tahun, baik darat, laut maupun udara, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang merayakan Natal, melakukan perjalanan mudik, maupun berwisata.
Tito Karnavian juga mengingatkan potensi meningkatnya kebutuhan pangan selama Nataru seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat untuk keperluan perayaan, sehingga kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang menangani sektor pangan diminta memperkuat koordinasi dan memastikan ketersediaan serta keterjangkauan stok.
“Aspek yang penting adalah kelancaran sistem transportasi, baik darat, laut, maupun udara, karena mobilitas masyarakat akan tinggi,” tegas Mendagri sembari mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap lonjakan kebutuhan pangan di wilayah.
“Untuk itu, stakeholder di bidang kesiapan pangan perlu benar-benar bersinergi dan memperkuat langkah antisipasi,” tambahnya.
Selain transportasi dan pangan, Mendagri juga menyoroti aspek keamanan yang mencakup kelancaran lalu lintas, potensi bencana alam di kawasan wisata, hingga kerawanan akibat tingginya konsentrasi massa pada malam pergantian tahun. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan terulangnya insiden yang menimbulkan korban jiwa di ruang publik, seperti tragedi perayaan Halloween di Seoul beberapa tahun lalu, sehingga langkah antisipasi dan pengamanan di setiap daerah harus direncanakan secara matang.
Di tingkat daerah, kepala daerah bersama Forkopimda diminta segera menindaklanjuti hasil rakor dengan melaksanakan rapat koordinasi, pemetaan potensi kerawanan, serta penyusunan langkah antisipatif sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh potensi kerawanan, baik dari sisi bencana, kemacetan, kerumunan massa, maupun distribusi kebutuhan pokok, terpetakan dengan baik dan tercakup dalam rencana operasi pengamanan Nataru.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam paparannya menyampaikan lima langkah prioritas, yaitu menjaga solidaritas dan kekompakan Forkopimda, meningkatkan koordinasi lintas instansi, memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, menjamin keamanan tempat ibadah dan pusat keramaian, serta menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan keamanan yang strategis, antara lain melalui upaya preventif, humanis, kolaboratif, berbasis intelijen dan data, responsif dan fleksibel, serta didukung komunikasi publik yang baik.
Menurutnya, Hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain pengaktifan posko siaga bencana, penguatan logistik darurat dan jalur evakuasi, dukungan TNI–Polri dalam operasi kemanusiaan, serta koordinasi intensif antara BMKG, BPBD, BNPB, dan Basarnas terkait informasi cuaca. (*)
