JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., membuka Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis (24/9/2026).
Mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau”, kegiatan ini diikuti 50 peserta yang terdiri atas pekebun, penyuluh lapangan, serta petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam arahannya, Wabup Katamso menyampaikan apresiasi kepada BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jambi yang telah memilih Tanjung Jabung Barat sebagai lokasi pelaksanaan SLI Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku sektor pertanian dan perkebunan, dalam menghadapi perubahan kondisi iklim.
Ia menjelaskan, sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat mencapai 5,28 persen, tertinggi di Provinsi Jambi, dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jambi sebesar 17,88 persen. Dari sektor pertanian, sekitar 34 persen berasal dari sektor tersebut dan sekitar 66 persen di antaranya ditopang subsektor perkebunan.
“Karena itu, sektor pertanian dan perkebunan harus terus kita kembangkan agar semakin produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wabup.
Wabup menekankan pentingnya pemanfaatan informasi cuaca dan iklim dari BMKG sebagai dasar dalam menentukan langkah dan waktu yang tepat dalam kegiatan pertanian maupun perkebunan. Informasi tersebut, harus digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau pola musim sebelumnya yang kini semakin sulit diprediksi akibat perubahan iklim.
Selain mendukung sektor pertanian, informasi iklim juga dinilai penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wabup berharap kondisi hotspot yang saat ini cenderung menurun dapat terus terkendali seiring datangnya musim hujan.
Ia juga menyoroti dampak kekeringan terhadap lahan pertanian. Dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah, kurang lebih 92 hektare terdampak kekeringan yang berpotensi memengaruhi produksi padi serta pencapaian target pangan daerah dan nasional.
“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran. Saya berharap para peserta dapat menyerap seluruh materi yang diberikan dan meneruskannya kepada petani serta masyarakat di wilayah masing-masing,” katanya.
Wabup berharap Sekolah Lapang Iklim tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata di lapangan sehingga sektor pertanian dan perkebunan semakin adaptif terhadap perubahan iklim serta mampu menjadi salah satu pilar utama perekonomian Tanjung Jabung Barat.
Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, S.T., selaku Ketua Panitia, menyampaikan bahwa SLI bertujuan meningkatkan literasi iklim dan pemahaman teknis para pekebun dalam memanfaatkan informasi cuaca dan iklim BMKG untuk mengelola lahan secara produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelasnya.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan kerja sama lintas sektor, melibatkan unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPBD, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni, serta sektor swasta.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., yang hadir secara daring melalui Zoom dan diwakili penyampaiannya oleh Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto, menyampaikan bahwa perubahan iklim perlu direspons melalui peningkatan kapasitas dan pemanfaatan informasi iklim secara nyata di lapangan.
Ia menyebutkan, berdasarkan prediksi BMKG, fenomena El Niño masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027. Namun, sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada Oktober–November. Untuk wilayah Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober 2026.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan persiapan menghadapi perubahan kondisi cuaca dan iklim.
“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” disampaikan Siswanto.
BMKG juga mendorong penerapan pertanian yang adaptif terhadap iklim dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak terkait agar ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus diperkuat.
Kegiatan turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Firdaus Khatab, M.M., Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, S.T., Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat atau perwakilan secara daring, para pejabat pimpinan tinggi pratama, Danramil dan Kapolsek Tungkal Ilir atau yang mewakili, peserta Sekolah Lapang Iklim, serta para undangan. (*)
