• Kode Etik
  • Redaksi
  • Pedoman media saber
  • Partner
Jendela Informasi Jambi
Senin, Januari 30, 2023
ADVERTISEMENT
  • Home
  • Daerah
    • Provinsi jambi
    • Kota Jambi
    • Tanjung Jabung Barat
    • Kerinci
    • Sungai Penuh
    • Muaro Jambi
    • Bangko
    • Merangin
    • Sarolangun
    • Tebo
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Bencana
  • Olahraga
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
    • Provinsi jambi
    • Kota Jambi
    • Tanjung Jabung Barat
    • Kerinci
    • Sungai Penuh
    • Muaro Jambi
    • Bangko
    • Merangin
    • Sarolangun
    • Tebo
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Bencana
  • Olahraga
  • Nasional
No Result
View All Result
Jendela Informasi Jambi
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Daerah Tanjung Jabung Barat

M Zaki: Kalau Pencopotan Pejabat Itu Dianggap Legal, Bupati Saat Ini UAS Bisa Lakukan Hal yang Sama

Maret 4, 2021
in Tanjung Jabung Barat
0
M Zaki: Kalau Pencopotan Pejabat Itu Dianggap Legal, Bupati Saat Ini UAS Bisa Lakukan Hal yang Sama
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
ADVERTISEMENT

Pimpinan DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jahfar dan Anggota Komisi III Bidang pembangunan infrastruktur Muhammad Zaki angkat suara soal pencopotan pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan jasa Pemkab Tanjab Barat, Reza Pahlevi dan Ilmardi.

Pimpinan DPRD Ahmad Jahfar bahkan secara lantang meminta Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat tegas bersikap untuk membatalkan pekerjaan yang sudah dilelang.

Pasalnya, menurut politisi Golkar ini, penunjukan pejabat sementara terhadap ULP dengan jajaran yang ada itu dianggap tidak sah berikut dengan produk turunannya juga tidak sah dan tidak berhak melakukan pelelangan.

“Dasarnya adalah surat Gubernur nomor s-5/4/BKD-3.3/II/2021, tertanggal 10 Februari 2021. Disitu dibunyikan, sesuai dengan ketentuan, pemberhentian saudara Muhammad Reza Pahlevi dari jabatan kepala bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemberhentian saudara Ilmardi dari jabatan Kepala Subbagian Pengelola Barang Jasa sekretariat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 33/kep.bup/bkpsdm/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang pemerintahan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” terang Jahfar kepada wartawan Kamis (4/3/21).

Menurut Jahfar, pemberhentian ULP beberapa waktu lalu itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari Bupati Tanjung Jabung Barat terdahulu tanpa mempertimbangkan lagi peraturan yang telah ada dari pemerintah pusat.

“Sudah bisa disimpulkan, yang dilakukan pemerintahan Tanjab Barat sebelumnya itu menabrak aturan. Karena itu segala macam bentuk tender yang sudah dilakukan atau dilelang berdasarkan dari surat Gubernur itu tidak sah dan harus batal,” ucap ketua DPD Golkar Tanjab Barat ini.

Dia menyebutkan, pembatalan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan legalitas keuangan yang diharapkan tidak bermasalah di kemudian hari akibat dari produk hukum yang salah. Karena berawal dari pada perkara yang salah maka semuanya akan ada konsekuensinya.

“Jadi kita anggap itu (proses lelang) ilegal semua. Oleh karena itu kita mendorong Bupati harus mengambil sikap tegas, pertama mengembalikan posisi kepala ULP kepada posisinya yang memang menjadi kewenangannya. Kedua, tender yang sudah keluar itu harus dibatalkan karena ada dasar dari surat Gubernur Jambi,” ujar Jahfar.

Untuk diketahui, pada surat Gubernur Jambi tersebut, point satu dibunyikan berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 ayat 3 dan ayat 5 dan ayat 6 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang menyebutkan bahwa.

Ayat 2 berbunyi gubernur atau wakil gubernur bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat 3 berbunyi gubernur atau wakil gubernur bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan calon terpilih.

Ayat 5 berbunyi dalam hal gubernur atau wakil gubernur bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku pertahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pertahanan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU atau KPU Kabupaten Kota.

Ayat 6 berbunyi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 3 yang bukan pertahanan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Point dua berbunyi, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273 /487/SJ 21 Januari 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan kepala daerah serentak tahun 2020. Menyatakan bahwa ” gubernur atau wakil gubernur bupati atau wakil bupati dan walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah gubernur atau wakil gubernur bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada baik yang mencalonkan maupun tidak mencalonkan dalam pilkada”

Pada point tiga, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas perhatian saudara Muhammad Reza Pahlevi dari jabatan kepala bagian pengadaan barang jasa setda kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemberhentian saudara Ilmardi dari jabatan kepala subbagian pengelola barang jasa bagian pengadaan barang jasa sekretariat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 33/kep.bup/bkpsdm/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang pemerintahan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, Muhammad Zaki tak kalah lantang mengatakan jika pejabat Bupati terdahulu Safrial dianggap legal melakukan penggantian pejabat saat satu bulan jelang masa jabatan berakhir, maka bupati saat ini pun sah sah saja melakukan penggantian pejabat setelah resmi dilantik.

“Logikanya kalau bupati yang lama dianggap legal ganti pejabat saat masa jabatan kurang dari satu bulan lagi. Maka pejabat bupati yang sekarang setelah dilantik jadi legal juga ganti pejabat,” kata M Zaki.

Menurut Zaki dengan aturan yang sama tidak mungkin ada kesimpulan atau keputusan yang berbeda-beda. (Henky)

“Apabila pemerintatah menganggap pemberhentian pemindahan pejabat ULP sah secara undang-undang. Maka bupati terlantik UAS dapat melakukan hal yang sama mengganti, memindah, menonjob pejabat pemerintah,” tandasnya. (*)

Tags: Dprd Tanjab Barat
ADVERTISEMENT
Previous Post

Wabup Apresiasi Terhadap Pencanangan WBBM

Next Post

Jelang Pilkades Serentak, Pj Sekda Asraf Himbau Jaga Kondusifitas

Related Posts

Bupati Anwar Sadat Terima Penghargaan Peduli Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham
Tanjung Jabung Barat

Bupati Anwar Sadat Terima Penghargaan Peduli Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham

Januari 19, 2023
Peduli Pemilu 2024, STAI An – Nadwah Kuala Tungkal Ciptakan Inovasi Tinta Senduduk
Tanjung Jabung Barat

Peduli Pemilu 2024, STAI An – Nadwah Kuala Tungkal Ciptakan Inovasi Tinta Senduduk

Januari 16, 2023
Cepat Tanggap, Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat Tinjau Lokasi Banjir di Kecamatan Bram Itam
Tanjung Jabung Barat

Cepat Tanggap, Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat Tinjau Lokasi Banjir di Kecamatan Bram Itam

Januari 5, 2023
Bupati UAS Tinjau dan Berikan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Pelabuhan Ampera
Tanjung Jabung Barat

Bupati UAS Tinjau dan Berikan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Pelabuhan Ampera

Januari 3, 2023
HUT ke 45, Resimen Mahasiswa Sultan Thaha Jambi Gelar Syukuran dan Potong Tumpeng
Tanjung Jabung Barat

HUT ke 45, Resimen Mahasiswa Sultan Thaha Jambi Gelar Syukuran dan Potong Tumpeng

Januari 2, 2023
Comot Foto Hasil Jurnalis Tanjab Barat, Tiga Berita Media Online Jelajahperkara.com Disoal
Tanjung Jabung Barat

Comot Foto Hasil Jurnalis Tanjab Barat, Tiga Berita Media Online Jelajahperkara.com Disoal

Desember 28, 2022
Next Post
Jelang Pilkades Serentak, Pj Sekda Asraf Himbau Jaga Kondusifitas

Jelang Pilkades Serentak, Pj Sekda Asraf Himbau Jaga Kondusifitas

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

  • Soroti Keseriusan Pemprov Jambi Tangani Jalan Evakuasi Kerinci

    Soroti Keseriusan Pemprov Jambi Tangani Jalan Evakuasi Kerinci

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pasca Dilantik, PK IMM Ahmad Dahlan Kerinci Bakal Benahi Pergerakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Jendela Informasi Jambi

Follow Us

Browse by Category

  • Bangko
  • Batanghari
  • Bencana
  • Berita
  • Berita biasa
  • Daerah
  • DPRD
  • DPRD Sungai Penuh
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Jambi
  • Jarijambi
  • Kejadian
  • Kepolisian Indonesia
  • Kerinci
  • Kerinci – Sungai Penuh
  • Kesehatan
  • Komunitas
  • Kota Jambi
  • Kriminal
  • Merangin
  • Muaro Jambi
  • Muaro Jambi
  • Nasional
  • olahraga
  • Opini
  • Otomotif
  • Pariwisata
  • Pemerintah
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Politik
  • Provinsi jambi
  • Sarolangun
  • Sungai Penuh
  • Tanjab Barat
  • Tanjung Jabung Barat
  • Tanjung Jabung Timur
  • Tebo
  • Terkini
  • Uncategorized

Recent News

Tim Penggerak PKK Launching SIMANDAS & Gelar Orientasi 10 Program Pokok PKK

Tim Penggerak PKK Launching SIMANDAS & Gelar Orientasi 10 Program Pokok PKK

Januari 27, 2023
Lantik 39 Kades, Bupati Adirozal Ingatkan Jangan Menyalahgunakan Anggaran

Lantik 39 Kades, Bupati Adirozal Ingatkan Jangan Menyalahgunakan Anggaran

Januari 27, 2023
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Pedoman media saber
  • Partner

© 2021 jarijambi - depeloved by Ayoweb.

No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
    • Provinsi jambi
    • Kota Jambi
    • Tanjung Jabung Barat
    • Kerinci
    • Sungai Penuh
    • Muaro Jambi
    • Bangko
    • Merangin
    • Sarolangun
    • Tebo
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Bencana
  • Olahraga
  • Nasional

© 2021 jarijambi - depeloved by Ayoweb.