JARIJAMBI.COM – KERINCI – terkait Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan Johani Wilmen memasuki babak baru. Kasus tersebut kini ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Perkembangan terbaru kasus tersebut, saat ini sudah keluar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Hal tersebut disampaikan oleh pelapor, Arya Candra. Dia menegaskan kasus tersebut tidak berhenti. Bahkan Bareskrim Mabes Polri memastikan akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
“Pada tanggal 25 Maret lalu, SP2HP sudah terbit. Saat itu saya ke Bareskrim, sekalian mengurus perkara lain. Saat itu, penyidik menyampaikan SP2HP kasus tersebut diteribtkan,” ungkapnya.
Dengan terbitnya SP2HP, lanjut dia, ini menandakan keseriusan penyidik menanagani kasus tersebut, yang sebelumnya sempat tertunda karena pandemi Covid-19 dan Pilkada serentak 2020.
“Kasus tersebut kita laporkan pada 28 Januari 2020. Karena pandemi, maka prosesnya terkendala, disusul lagi Pilkada serentak. Dan sejak Januari 2021 kemarin, kita kembali dihubungi penyidik, terkait kasus tersebut,” lanjutnya.
Terkait SP2HP, kata dia, rencananya pada Rabu (7/4) mendatang, dia akan kembali ke Bareskrim. Karena saat SP2HP diterbitkan, dirinya sedang buru-buru urusan perkara lain.
“Pada 25 Maret kemarin, SP2HP-nya belum sempat diambil, karena saya mendadak harus ke Cibubur dan tidak terkejar waktu untuk kembali ke Bareskrim. Rabu pekan besok saya pastikan kembali ke Bareskrim khusus untuk perkara ini,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, selain berkas laporan awal yang telah disampaikan, pihaknya juga akan menambah alat bukti dan identitas saksi yang siap dimintai keterangan.
“Kita akan mengajukan alat bukti tambahan dan saksi. Agar kasus ini dapat segera ditangani dan diproses,” katanya.
Dia menambahkan, kasus tersebut sengaja dilapor ke Bareskrim Mabes Polri dan dia juga meminta kepada Bareskrim untuk tidak dilimpahkan ke jajaran Polda dan Polres.
“Pihak Bareskrim juga sepakat dan siap menindak lanjuti kasus tersebut, dan tidak melimpahkan ke jajaran tingkat daerah. Ini bentuk komitmen keseriusan kita dan Bareskrim dalam perkara ini,” tegasnya.
Dari berkas laporan, dokumen Wilmen tertera tahun lahir 1976, sementara dari data dan sumber yang dihimpun, tahun kelahiran Wilmen adalah 1972. Ini juga diperkuat oleh keterangan beberapa pihak yang seangkatan dengan Wilmen, dan didukung data lainnya. Terkait data tersebut, terindikasi adanya modus pemalsuan sejumlah dokumen untuk memuluskan langkah Wilmen saat menjadi PNS.
Ketua LSM Garansi mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Mabespolri serta melengkapi sejumlah bukti yang dibutuhkan oleh Penyidik.
“Iya koordinasi kita tetap jalan. Kita juga membantu penyidik ketika membutuhkan barang bukti maupun saksi seperi saksi yang satu angkatan dengan Wilmen. Disini nanti bisa diketahui dari saksi yang disampaikan oleh teman satu angkatan Wilmen,” ungkapnya.
(*JON)
