JARIJAMBI.COM, JAMBI — Merujuk pada persaingan politik dalam proses pemilihan kepala daerah Pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024 di seluruh indonesia. Kontestasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti calon kepala daerah, partai politik, tim sukses, hingga pemilih yang berkompetisi untuk menentukan pemimpin ditingkat daerah.
Menurut buku _”The 7 Habits of Highly Effective People”_ karya _Stephen Covey_, ia menjelaskan terdapat 7 kebiasaan yang dapat membangun kapasitas individu. Pada kebiasaan kedua adalah _Begin with the End in Mind_. Maknanya bahwa seseorang harus mampu menetapkan visi serta _blue print_ kehidupan melalui rancangan yang jelas dan matang untuk mencapai tujuan.
Peran HMI dalam pilkada serentak 2024 adalah intermediary actor dari kalangan masyarakat madani yang akan ikut serta dalam menyukseskan pesta demokrasi dalam pilkada serentak tahun 2024, agar pilkada tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, damai, jujur, dan aman.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah UIN SUTHA Jambi Teuku Fahmi Fauzan, menegaskan komitmen akan tetap menjaga independensi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi. Dalam pernyataan resminya, Fahmi menyampaikan HMI Komisariat Syariah akan tetap netral dan tidak akan terlibat dalam politik praktis, kemudian merespons adanya laporan bahwa sejumlah anggota HMI Komisariat Syariah maupun cabang diduga terlibat dalam aktivitas politik praktis yang ikut mendukung pasangan calon kepala daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kota.
Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, HMI akan berdiri di atas prinsip independensinya tanpa berpihak pada pasangan calon atau partai politik tertentu.
“Karena independensi HMI tersebut adalah perintah konstitusi HMI, dalam pasal 5 AD bahwa menegaskan HMI bersifat independen”, ungkap Fahmi.
Ia juga mengingatkan bahwa kader-kader HMI harus memiliki kerangka berpikir yang jelas dan bersikap etis dalam menghadapi tantangan politik di daerah.
“Dalam suasana politik yang memanas menjelang Pilkada, integritas dan netralitas HMI menjadi sangat penting untuk menjaga citra organisasi sebagai lembaga perkaderan yang independen,” tegas Fahmi.
Ia menambahkan, independensi HMI merupakan pondasi yang tidak boleh diganggu gugat. Serta, HMI bukanlah kendaraan politik dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan pragmatis yang menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Organisasi ini, menurutnya, berfungsi sebagai wadah kaderisasi bagi mahasiswa Islam yang harus tetap netral dan fokus pada misi keummatan dan kebangsaan. (*)
