JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Anggota komisi II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Endri Avian, SH. meminta Pemkab Prioritaskan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana banyak karyawan Perusahaan melakukan Medical Check Up (MCU) ke luar daerah.
Endri Avian sapaan Een Lasak ini menyoroti Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat dalam menentukan skala prioritas pembangunan mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif.
Berdasarkan pantauan pada situs LPSE (sebagaimana terlihat dalam dokumen gambar 1002104880), Pemkab saat ini tengah menggelar sejumlah tender proyek infrastruktur jalan, di antaranya paket Peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung dan Peningkatan Jalan Simpang Rambutan – Ds. Sungai Ari bersumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, mendapat sorotan tajam dari Dewan.
Kebijakan ini dinilai kurang jeli dalam melihat potensi yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor pelayanan kesehatan.
Menurutnya, dari pada terus memprioritaskan proyek fisik jalan yang urgensinya masih bisa dipertimbangkan, Pemkab seharusnya lebih peka terhadap kondisi fasilitas kesehatan masyarakat, terutama alat kesehatan di RSUD yang hingga kini dinilai belum lengkap.
“Semestinya dari kegiatan di LPSE tersebut, Pemkab bisa mempraktikkan manajemen anggaran yang lebih mengedepankan skala prioritas. Apa itu yang prioritas? Yaitu alat kesehatan yang berada di rumah sakit kita yang kini belum lengkap,” ujar Endri Avian tegas, Minggu (31/5/2026).
Potensi PAD dari MCU Karyawan Perusahaan menguap ke luar daerah, Politisi Komisi II ini menjelaskan, kelengkapan alkes di RSUD bukan sekadar urusan pelayanan medis dasar, melainkan sebuah investasi strategis daerah.
Kabupaten Tanjabbar dikelilingi oleh banyak perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan. Berdasarkan regulasi, perusahaan-perusahaan tersebut wajib melakukan Medical Check Up berkala untuk pekerjanya.
Endri menyayangkan sikap Pemkab yang tidak menangkap peluang emas ini untuk mendongkrak PAD secara signifikan.
“Kalau seandainya alkes di rumah sakit kita sudah lengkap, mereka-mereka yang ada di perusahaan itu bisa diarahkan untuk melakukan MCU ke rumah sakit kita sendiri. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan PAD daerah,” papar Endri.
Realita yang terjadi saat ini justru berbanding terbalik. Karena keterbatasan alkes di rumah sakit daerah, potensi perputaran uang yang bernilai besar tersebut akhirnya mengalir ke luar daerah.
“Karena fasilitas kita belum memadai, akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut memilih melakukan pemeriksaan kesehatan atau MCU ke rumah sakit di luar daerah. Ini kan potensi PAD kita yang menguap sia-sia,” pungkasnya. (*)
