Pemerintah Tanjung Jabung Barat dan Kementrian Koordinator Maritim akan mengelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera, Jum’at (24/8/18) di Aula Pertemuan, kantor bupati tanjung jabung barat.
Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Asisten Bidang pemerintahan dan Kesra Hidayat SH, MH Menjelaskan “Rakor ini merupakan tindak lanjut atas hasil pertemuan Tim Sekretariat Pembangunan Kawasan Pantai Timur Sumatera kamis (2/8) yang lalu yang menyepakati poin-poin diantaranya menyusun Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi Mangrove dan Pembentukan Sekretariat Pembangunan Kawasan Pantai Timur Sumatera, membangun jejaring mangrove di perguruan tinggi negeri dan swasta serta percepatan peraturan daerah (PERDA) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jambi.
Lanjut hidayat rakor ini juga menjadi upaya untuk mendapatkan persamaan persepsi dan strategi pemajuan Kelautan Indonesia kedepan, dan diharapkan dapat menjadi arus utama mainstream (arus utama) pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (on a sustainable basis) untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Tanjung jabung barat termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711, yaitu laut natuna, selat karimata, dan laut china selatan. Yang mana wilyah ini, tergolong dalam perairan yang memiliki potensi ikan sangat besar, maka daerah ini perlu di optimalkan pengelolaan kemaritimannya, mengingat sektor tersebut pun dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyrakat
Karenanya, perlu adanya connectivity dengan mengintegrasikan wilayah terdekat serta memperkuat visi, ide dan strategi yang matang untuk memajukan pembangunan sektor kemaritiman” ungkap hidayat yang juga ketua Komunitas Sosial Alumni Menwa
acara Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi ajang musyawarah untuk mufakat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan wilayah terdekat dalam upaya mendapatkan masukan dan saran pegelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera.
Rakor akan diikuti oleh Pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, juga akan hadir Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, beberapa deputi dari berbagai kementerian, para kepala OPD yang terkait dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota seperti Provinsi Kepri, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Natuna, Kabupten Lingga, Kabupaten Musi Banyu Asin dan kabupaten/kota lainnya yang termasuk dalam kawasan pantai timur sumatera.
Dalam rapat koordinasi ini digelar juga diskusi seperti Indonesia Lawyer Club (ILC) di televisi untuk memberikan inspirasi baru dan menjaring masukan dan menghasilkan sejumlah rumusan yang akan ditindaklanjuti,Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan hasil rakor.
