JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Kantor Wilayah Kementerian Hukum jambi memberikan apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mewujudkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) 100 persen di seluruh Desa/Kelurahan.
Program Posbankum merupakan inisiatif nasional Kementerian Hukum yang dilaunching pada Juni 2025 sebagai tindak lanjut Program Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperluas akses keadilan hingga ke tingkat Desa/Kelurahan.
Melalui koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjabbarat , Posbankum dapat terbentuk secara penuh di 134 Desa/Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan di kabupaten tanjabbarat.
Sebagai bentuk penghargaan atas capaian tersebut, Kanwil Kemenkum jambi menyerahkan piagam apresiasi atas terbentuknya Posbankum di seluruh wilayah Kabupaten tanjabbarat.
Bupati anwar sadat mengatakan Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses, tidak diskriminatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu dan rentan terhadap persoalan hukum.
“Kami berharap Pusbakum ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar aktif berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, advokasi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat”, ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Dina rosmalita menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum merupakan tonggak penting bagi perluasan akses keadilan di daerah.
“Pembentukan Posbankum 100 persen di Kabupaten tanjabbarat menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tanpa terkecuali. Apresiasi ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk terus memperkuat fungsi Posbankum sebagai garda terdepan pemberian akses keadilan,” tegas Dina.
Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi Posbankum ke depan perlu didukung dengan program penguatan kapasitas.
Acara ini turut dihadiri oleh para forkompimda, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanjabbarat, Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjabbarat, Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjabbarat, dan para perwakilan Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Tanjabbarat. (*)
