Jarijambi.com kerinci – Tidak hanya menerima sorotan dari lembaga eksekutif DPRD Pembangunan gedung Islamic Centre, pembangunan rumah sakit Ujung Ladang, dan pembangunan rumah sakit Bukit Kerman terus disorot.
Aidil Ketua Aliansi Rakyat Jambi Kerinci Bersatu Perwakilan Jambi menyampai kan pandangannya. Ia mengungkapkan persoalan pembangunan ini perlu dipantau secara bersama.
“Pembangunan gedung Islamic Senter, Rumah Sakit Ujung Ladang, dan Rumah Sakit Bukit Kerman perlu diawasi secara bersama-sama baik lembaga penegak hukum, LSM dan Pers,”ungkap Aidil.
Pembangunan tersebut tak kunjung selesai sejak tahun 2017 – 2022 terbangkalai. “Kami dari aliansi Rakyat Kerinci Bersatu memintak kepada pihak hukum , baik, kejaksaan, Kapolres kerinci, BPK kalau ada laporan dari Kawan-kawan yang melapor agar serius menanggapi,”,tegas Aidil.
Ia menduga tiga proyek pembangunan dijadikan lahan korupsi. “Kami menduga tempat lahan korupsi baik rekanan yg mengerjakan termasuk Dinas PUPR itu sendiri, karna tak kunjung selesai,” ungkap Aidil.
Ia mengatakan pihaknya pernah mendapat kabar adanya laporan yang sampaikan oleh masyarakat. “Pernah kawan-kawan melapor tiga proyek tersebut tapi tidak ada tanggapan dari pihak hukum. Seharus nya dari pihak hukum serius menanggapi yg bersifat pembangunan proyek tersebut,”jelasnya.
Kepada Bupati Kerinci lanjut Aidil untuk mengambil sikap tegas terutama kepada Dinas PUPR.
“Kenapa pak bupati tidak tegas dengan PUPR Kerinci, dengan tiga pembangunan tersebut yang terbangkalai seharusnya bupati ini mengambil sikap tegas kepada kadis, rekanan yg mengerjakan, dan PPTK, PPK, mana yang dikatakan Kerinci lebih baik, sedangkan 3 pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak saja tak selesai dikerjakan sejak tahun 2017-2022 ,apa ini yg dikatakan Kerinci lebih baik?,”tanya Aidil.
“Kalau tidak mampu silakan diganti kadis tersebutkarena tidak bisa membantu program Kerinci lebih baik. Buktinya tiga pembangunan tak selesai,”urainya.
Disisi lain kata Aidil, apa pak bupati takut dengan Kadis PUPR, ? “Tidak berani mengambil tindakan, atau bisa jadi ada dugaan kerja sama untuk mencari keuntungan, bangunan terbangkalai,”terangnya.
Sumber lainnya mengungkapkan, tidak adanya tindakan tegas itu dikarenakan beberapa hal. “Mana berani pak bupati mengambil tindakan yang tegas, proyek tersebut itu informasi punya oknum anggota dewan, mana berani pak bupati ,rahasia pak bupati di pegang oleh kadis PUPR, sedangkan yang mengerjakan oknum DPRD kerinci sendiri,tentu sulit pak bupati mengambil langkah tindakan ke kadis dan oknum DPRD itu sendiri, salah satu jalannya,”ujarnya.
Aidil,di pemerintah baik di kota dan kabupaten kerinci, kbrnya sudah ada kantor pengawasan ,kantor pengacara negara dari kejaksaan sungai penuh,utk ikut mengawasi seluruh kegiatan kota dan kerinci,kbrnya kantor pengacara negara di resmikan langsung oleh pak kejati jambi,dimna pengawasan dr pihak kejaksaan apa pernah ikut mengawasi yg disorot tentang tiga proyek yg sedang dibincangkan oleh masyarakat, dan DPRD ?(*Jon)
