JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah kepemimpinan Bupati Dan Wakil Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag Dan H. Hairan, SH, agar segara mengusulkan anggaran terkait pengembangan ekowisata hutan mangrove yang berlokasi di Desa Tungkal Satu kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, H. Abdullah,SE, saat dikonfirmasi pasca kunjungan kerja menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Minggu (17/03/2024).
Kita minta pihak Pemkab agar segera menyusun dan mengusulkan anggaran kepada pihak kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia terkait ekowisata hutan mangrove di daerah Desa Tungkal Satu, Kecamatan Tungkal Ilir” ujar Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saat dikonfirmasi, Senin, (18/03/2024).
Pernyataan dan permintaan Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung barat H. Abdullah, terhadap pihak pemerintah daerah agar segera menyusun dan mengusulkan anggaran terkait pengembangan ekowisata mangrove kepada pihak kementerian bukan sebatas guyonan belaka, melainkan hal tersebut disikapi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada saat mendampingi kunjungan kerja menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno ke Wisata Mangrove.
Kemarin kita mendengar sendiri, disaksikan para Dirjend dan deputi, saat di lokasi (Kawasan hutan mangrove). Pak Menteri Pariwisata RI (Sandiaga Uno) menyampaikan meminta agar pemerintah daerah segera menyusun dan mengusulkan anggaran terkait pengembangan apa – apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan ekowisata mangrove ini” papar Ketua DPRD H. Abdullah,SE.
Ketua DPRD berharap, terkait pembicaraan dengan bapak menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta disaksikan oleh Gubernur Jambi Al Haris, bersama Dirjend dan Deputi kementerian pariwisata, agar usulan yang dipinta oleh menteri pariwisata segera dibuat pada tahun 2024 ini, dengan menjadi pertimbangan pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bahwa kita (Kabupaten Tanjung Jabung Barat.red) benar – benar sangat serius mengembangkan potensi pariwisata hutan mangrove dan diharapkan agar keinginan bersama terealisasi anggaran untuk tahun 2025 nantinya.
Kita berharap pembicaraan pada saat di lokasi Kawasan hutan mangrove bersama bapak menteri Pariwisata RI, pihak Pemkab kita (Kabupaten Tanjung Jabung Barat) sigap mengambil peluang agar bisa segera menyusun rencana anggaran terkait kebutuhan pengembangan ekowisata mangrove ini, diharapkan terealisasi pada tahun 2025 mendatang ” Pungkas Ketua DPRD. (*/Med)
