Jarijambi.com, TANJAB BARAT–Terkait masih banyaknya sumur bor minyak dan Gas yang dikelola pihak perusahaan PT.PetroChina yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan presentasi di Tanjab Barat mendapat komentar praktisi DPRD Kabupaten Tanjab Barat.
Pasalnya, pembagian enam persen bagi hasil dianggap tidak sesuai dengan banyaknya titik sumur yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Berdasarkan data yang dihimpun anggota Komisi II DPRD Tanjab Barat saat meninjau lokasi Panin I dan II, diduga Pihak perusahaan PT.PetroChina Mengeksplorasi dari bumi Tanjab Barat dengan jumlah 215 titik. 110 titik diantaranya berada diwilayah kawasan Hutan Produksi (HP).
“Kita curiga data yang diserahkan tidak sesuai dengan kondisi real dilapangan,” ujar Syufrayogi Syaiful, anggota Komisi II DPRD Tanjab Barat saat menijau lokasi.
Sementara itu Kabid Sumber Daya Alam (SDA) Tanjab Barat, Supardi tidak menapikan kecurigaan Dewan. Dikatakan Supardi, pihak Pemerintah Tanjab Barat hanya menerima hasil dari yang telah ditetapkan undang-undang.
“Keluhan tentang kondisi di lapangan selalu kita sampaikan di dalam forum saat rapat bersama dengan perwakilan Dirjen, namun selalu berdalih akan disampaikan,” ujar Suparti Kabid SDA Tanjab Barat, saat dikonfirmasi.
Menanggapi tidak sesuainya kondisi dan presentasi PetroChina juga mendapat komentar Wakil ketua II DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jahfar. Jahfar menegaskan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Bahkan menurutnya, Pemkab mustinya melibatkan para ahli terkait dengan hasil produksi tersebut.
Sementara itu menanggapi keberlangsungan kontrak pihak PetroChina yang akan berakhir 26 februari 2023. Ahmad Jahfar meminta, BP Migas harus melibatkan Pemda setempat untuk menjamin perusahaan yang melakukan eksplorasi di daerah dan harus mempunyai komitmen.
“BP Migas harus mempunyai komitmen untuk ikut serta membangun daerah dan melibatkan warga masyarakat di daerah,” ujar Ahmad Jahfar.
Sementara itu wakil ketua I DPRD Tanjab Barat Syafril Simamora mengatakan, akan memanggil Pemkab dan Pihak PetroChina untuk menjelaskan secara real permasalahan yang di anggapnya bermasalah.
“Dalam waktu dekat kita akan panggil pihak petrochina dan pemkab serta instansi terkait mlelaui komisi untuk membahas masalah ini agar minta keterangan yang pasti,” Tegas Syafril Simamora. (Beh)
