Jari Jambi – Sekda Provinsi Jambi, Sudirman menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi pada tahun 2022 akan segera membangun command center sebagai salah satu sarana dalam membantu Pemerintah mengambil suatu kebijakan berdasarkan data-data yang terhimpun dan terintegrasi dalam suatu sistem informasi.
Hal tersebut dinyatakan Sekda saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Jambi Data Analitik Center Pemerintah Provinsi Jambi, Rabu 25 Mei 2022.
Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah menganggarkan pembangunan command center melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, dimana command center merupakan salah satu sarana penunjang dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sekda menuturkan, data dan informasi dalam command center merupakan dashboard dashboard yang akan menampilkan data tabel dan visualisasi sehingga dalam menyampaikan informasi lebih menarik dan setiap orang menjadi lebih mudah mengerti jika melihatnya yang tentunya akan menunjang dalam pengambilan setiap kebijakan oleh Pemerintah.
“Peran setiap Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelengkapan dan keakuratan data yang ada dalam command center, karena tanpa adanya data yang akurat dan update suatu sistem tidaklah berarti apa-apa dengan artian garbage in garbage out, dimana jika data yang masuk tidak berkualitas maka informasi yang dihasilkan juga tidak akan berkualitas pula,” tutur Sekda.
Lebih lanjut Sekda menyambut baik serta memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh instansi penyelenggara negara khususnya dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini kita bisa mengetahui bagaimana menentukan suatu data yang berkualitas dan layak untuk dipublikasikan, dapat digunakan, dianalisa dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah.
“Di sinilah kita belajar untuk memilah data tersebut, dimana pada kesempatan ini telah bersedia hadir narasumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia untuk memberikan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana mengolah data sehingga data tersebut dapat menjadi informasi yang berkualitas,” pungkas Sekda.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Nurachmat Herlambang, melaporkan terkait Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa digitalisasi pada pemerintahan menjadi suatu hal yang mutlak dan tidak dapat ditunda lagi. Salah satu tolak ukur kematangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah integrasi data dan aplikasi dalam suatu sistem yang akan membantu proses pengambilan keputusan oleh setiap pimpinan.
Melalui integrasi data yang tepat akan lebih membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring kinerja, dimana proses monitoring dapat berjalan secara komprehensif dan dapat dilakukan melalui sebuah command center. “Saat ini, command center sudah merupakan kebutuhan yang cukup mendesak baik di instansi pusat maupun Pemerintah Daerah,” kata Herlambang.
“Command center dipandang sebagai ruangan pusat visualisasi, integrasi data dan sebagai monitoring room untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan strategis, mengeksplorasi informasi dan data guna menemukan akar permasalahan yang terjadi secara cepat dan tepat sehingga dapat membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil adalah seakurat mungkin sesuai data yang ada, sehingga data-data yang diintegrasikan dapat dengan mudah diakses oleh publik,” tutup Herlambang. (*)
