JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar forum Ekspose dan Analisis Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Suatu Perspektif bersama para profesor dari Universitas Jambi (UNJA) sebagai upaya memperkuat kebijakan pembangunan daerah berbasis kajian ilmiah dan bukti empiris (evidence based policy), di Ruang Rapat Lantai III Bapperida, Rabu (21/01).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para kepala OPD, para camat lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dosen dan mahasiswa IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, serta undangan lainnya. Sejumlah profesor dan akademisi ekonomi dan pembangunan UNJA yang tergabung dalam Tim Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNJA turut hadir untuk memaparkan hasil kajian terkait kondisi dan potensi ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam menyusun kebijakan publik, khususnya dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kebijakan dan program pemerintah harus berbasis ilmu pengetahuan dan kajian akademik. Program tanpa dasar ilmiah berisiko tidak tepat sasaran dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2026–2030, termasuk dalam penyusunan APBD murni maupun APBD perubahan. Masukan dari para profesor diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan anggaran yang lebih terarah, tematik, dan berkelanjutan.
Beberapa isu prioritas yang dibahas antara lain penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai memiliki posisi strategis sebagai jalur distribusi hasil bumi ke berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional.
“Selama ini kita menjadi jalur lintasan hasil bumi dari daerah lain. Ke depan, potensi lahan dan hasil pertanian lokal harus dimaksimalkan agar nilai ekonomi dinikmati langsung oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat,” tambahnya.
Forum ini juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memberikan efek domino yang berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap hasil kajian dan rekomendasi para akademisi dapat memperkuat argumentasi pemerintah dalam pembahasan anggaran bersama DPRD maupun pemerintah pusat, sehingga program-program yang diusulkan memiliki dasar akademik yang kuat dan sulit untuk dipatahkan.
“Dengan analisis ilmiah yang komprehensif, kebijakan dan anggaran yang kita ajukan akan lebih efektif, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati.
Sementara itu, mengawali pemaparannya, Prof. Dr. Drs. Zulgani, M.P., menjelaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipilih karena memiliki potensi besar sekaligus tantangan pembangunan yang kompleks. Ia menegaskan peran perguruan tinggi tidak boleh berhenti di kampus, tetapi harus hadir langsung di daerah untuk membaca persoalan nyata dan menawarkan solusi.
Dalam paparannya, Prof. Zulgani mengidentifikasi tiga tantangan utama pembangunan daerah, yakni lingkungan, ekonomi, dan teknologi. Dari sisi lingkungan, tantangan meliputi deforestasi, pencemaran pesisir, dan meningkatnya emisi karbon akibat alih fungsi lahan. Dari aspek ekonomi, struktur perekonomian masih didominasi sektor primer dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Sementara di bidang teknologi, masih terdapat kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, serta minimnya nilai tambah produksi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia mendorong integrasi tiga pilar pembangunan, yaitu ekonomi hijau, digitalisasi, dan berkelanjutan, guna mewujudkan pembangunan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Sejumlah program ekonomi hijau diusulkan, mulai dari rehabilitasi mangrove, pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan ekowisata, hingga penguatan bank sampah, dengan dukungan investasi dari APBD, APBN, swasta, green bonds, dan CSR.
Prof. Zulgani juga menekankan pentingnya menjadikan Sustainable Development Golas (SDGs) sebagai dasar penyusunan APBD, seraya mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan. Menurutnya, transformasi ekonomi harus diikuti penurunan kemiskinan dan pengangguran agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata.
Ia pun mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah lokal melalui pengembangan industri pengolahan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan UMKM, agar perputaran ekonomi terjadi di dalam daerah. Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan dapat melahirkan kebijakan pembangunan Tanjung Jabung Barat yang berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan.
Prof. Zulgani menilai tantangan terbesar pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menurunkan kemiskinan dan pengangguran di tengah keterbatasan APBD dan pengetatan kebijakan fiskal. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan sumber pertumbuhan ekonomi daerah berasal dari lima sektor utama, yakni pertanian, pertambangan, jasa perusahaan, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun, lemahnya nilai tambah dan minimnya efek pengganda ekonomi membuat daerah lebih banyak menjadi jalur lintasan, sementara keuntungan dinikmati pihak luar.
Karena itu, Tim Ekonomi FEB UNJA mendorong Pemerintah Daerah dalam penguatan sektor unggulan, hilirisasi, serta kebijakan berbasis kajian akademik agar transformasi ekonomi mampu menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat secara merata.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Johanes Simatupang, S.E., M.Si., dalam pemaparannya menyoroti pentingnya pendekatan mikro dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata mangrove Pangkal Babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia menilai Pangkal Babu merupakan contoh nyata potensi wisata berbasis alam yang telah berjalan, namun masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat faktor lingkungan dan lemahnya sinkronisasi kebijakan.
Menurutnya, Pangkal Babu sudah menjadi destinasi wisata aktif dan mulai memberikan kontribusi pendapatan daerah, meski nilainya masih terbatas. Namun, kawasan ini rentan terdampak pasang laut yang merusak infrastruktur seperti titian kayu, sehingga membutuhkan desain pembangunan yang adaptif terhadap kondisi alam, termasuk peninggian jalur dan penggunaan material yang lebih tahan.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan telah diarahkan pada tiga zonasi, yakni zona wisata, konservasi, dan hortikultura, yang diperkuat melalui peraturan desa serta peran aktif komunitas lokal. Saat ini, pengelolaan wisata Pangkal Babu melibatkan lima komunitas masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi, mulai dari tiket, transportasi, hingga usaha kecil di kawasan wisata.
Namun demikian, dukungan politik dan kebijakan dinilai masih belum optimal. Anggaran yang tersedia dinilai belum sebanding dengan kebutuhan revitalisasi kawasan, terutama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan mangrove yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai penahan abrasi dan penyerap karbon.
Ia juga menyoroti lemahnya nilai tambah ekonomi akibat minimnya hilirisasi dan rendahnya efek pengganda ekonomi. Ia mencontohkan banyak komoditas lokal, termasuk hasil pertanian dan perikanan, yang dijual dalam bentuk mentah sehingga keuntungan lebih besar justru dinikmati daerah lain.
Selain itu, ia mengingatkan potensi konflik kewenangan antarinstansi dalam pengelolaan kawasan mangrove, perbedaan data spasial, serta tumpang tindih perizinan yang dapat menghambat pembangunan. Karena itu, ia mendorong sinkronisasi regulasi, penggunaan data bersama, serta sistem perizinan terpadu satu pintu.
Sebagai rekomendasi, Tim Ekonomi FEB UNJA menekankan pentingnya perencanaan daerah Kabupetan Tanjung Jabung Barat yang berbasis isu lokal, penguatan peran komunitas, pendidikan konservasi mangrove, serta pembangunan yang implementatif dan realistis. Ia juga mengajak perguruan tinggi dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam aksi nyata, seperti penanaman mangrove berbasis masyarakat.
“Kuncinya adalah implementasi. Jangan hanya perencanaan di atas kertas, tetapi aksi nyata yang melibatkan komunitas lokal,” tegasnya.
Ia menutup paparannya dengan menegaskan bahwa keunggulan mikro Tanjung Jabung Barat terletak pada kemampuan mengelola kawasan mangrove secara berkelanjutan, karena potensi tersebut tidak dimiliki banyak daerah lain. (*)
