JARIJAMBI.COM – TANJAB BARAT – Sejumlah ASN Eselon lll dan lV dilingkungan Pemkab Tanjabbarat yang baru dilantik menerima jabatan Jangan merasa sudah di atas angin dan merasa senang dulu. pasalnya, Fakta Integritas yang diterapkan bukan hanya Serimonial saja.apabila pejabat yang dilantik tidak mampu menjalankan tugas sesuai fakta integritas maka akan di evaluasi.
Hal ini disampaikan secara tegas oleh Seketaris Daerah (sekda) Tanjabbarat Agus Sanusi, saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Selasa(12/10/21).
“Ya,Kita ingatkan pejabat yang baru dilantik Jangan euforia atau senang dulu. karena bisa saja kena evaluasi,” kata sekda.
Dijelaskan sekda, sesuai fakta integritas pejabat yang baru dilantik di beri waktu selama Tiga Bulan untuk menunjukkan kinerjanya, kalau selama Tiga bulan di lihat tidak ada perubahan maka bisa saja di evaluasi.
“tiga bulan itu sudah kata kunci, tiga bulan dalam evaluasi bupati,wakil bupati dan tim yang di tunjuk, apabila Tiga bulan pejabat yang dilantik tidak mampu bekerja bisa saja di evaluasi atau dilakukan penyegaran kembali”, tutur sekda Tanjab barat.
Ditanya mengenai monitoringnya, untuk mengetahui pejabat yang dilantik ini tidak mampu bekerja atau bisa bekerja? “ungkap sekda, yang menilai kinerja pejabat ini atassan langsung selain itu tentunya pak bupati juga bisa menilai bahkan semua pihak juga bisa menilai termasuk kawan-kawan media. penilaian itu bermacam-macam seperti di contohkan Sekda, dari segi pelayanan terhadap masyarakat dan lainnya,” jelas sekda.
Di sentil apabila ada pejabat baru dilantik ini tidak mampu bekerja terkena mutasi.apakah berpengaruh terhadap eselonnya juga atau hanya bergeser jabatan saja?,
Sekda Agus Sanusi mengatakan, kalau memang bisa di geser digeser itupun kalau ada peluang sesuai eselonnya. misalnya ada eselon lll tidak mampu pada saat mau digeser tidak ada lagi eselon lll yang ada eselon lV bisa saja digeser ke eselon lV, kalau tidak bisa digeser lagi bisa saja Nonjob. jadi tidak ada jaminan kalau ia eselon lll dan eselon lV itu tetap. namanya juga evaluasi, karena bupati ingin memiliki pejabat yang bisa bekerja,bukan orang pintar tapi tidak bisa bekerja.
“kita tidak butuh orang pintar, yang kita butuh orang yang mau bekerja, kalau pintar tidak mau bekerja, tidak ada gunanya. itu yang di tegaskan pak bupati kepada saya, “pungkas sekda.
(*Med)
