JARIJAMBI.COM, JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris resmi menunjuk PT Paleopetro sebagai lembaga independen dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Lemang dan Jabung, yang melibatkan dua daerah penghasil migas: Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat.
Penunjukan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat realisasi manfaat ekonomi dari sektor migas, sekaligus memastikan pembagian hasil yang adil dan transparan bagi daerah penghasil.
Dalam rapat bersama Bupati Tanjabtim dan Tanjabbar, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa percepatan proses PI 10 persen harus dilakukan tanpa mengorbankan aspek transparansi dan keadilan.
“Kita ingin semua sepakat proses ini dipercepat. Alhamdulillah sudah ada tanda-tandanya, kita menunjuk perusahan yang menghitung lembaga independen. Kita sepakat nanti menunjuk lembaga ini dengan catatan fair menilai semua jumlahnya,” tegas Al Haris.
Al Haris juga mengingatkan agar proses open data room tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan negosiasi yang justru memperlambat penyelesaian PI tersebut.
“Menurut saya yang kira-kira yang bisa dilangkahi, dilangkahi saja. Jangan sampai urusan ini diperpanjang. Tolong waktu dipercepat kita ngotot 10 persen,” tambahnya.
Menurut Al Haris, PT Paleopetro dinilai memiliki legalitas dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran sebagai lembaga independen dalam menghitung nilai Participating Interest.
“Tim sudah menilai PT Paleopetri ini layak dan punya legalitas yang jelas. Jadi silakan disepakati hari ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Al Haris mengungkapkan bahwa kini tinggal tiga item lagi sebelum proses ini diajukan ke Kementerian ESDM. Ia menargetkan seluruh tahapan rampung paling lambat Februari mendatang.
“Tinggal lagi 3 item baru ke SK Menteri, ini kita sedang berjuang. Ditengah-tengah TKD yang minim, daerah dituntut sumber-sumber baru yang menjadi PAD. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk belanja-belanja pembangunan daerah,” ungkapnya.
Al Haris menargetkan, realisasi PI 10 persen ini dapat terealisasi bulan Februari tahun 2026 mendatang.
“Target kita paling lambat Februari selesai,” katanya.
Langkah cepat Gubernur Jambi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah penghasil migas.
Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah, menyebut percepatan penunjukan lembaga independen sangat penting agar daerah penghasil segera merasakan manfaat ekonomi dari hasil produksi migas.
“Kami kalau masalah ini lebih cepat lebih baik, kalau masalah saham kami dari Tanjung Jabung Timur mengikuti. Dalam kondisi efisiensi ini kami membutuhkan anggaran untuk hidup, harapannya diselesaikan. Kalau tidak perlu open data kami mendukung,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, juga memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Jambi tersebut.
“Kami mengapresiasi upaya pak Gubernur untuk percepatan PI ini, kami mendukung pak Gubernur,” ucap Wabup Tanjung Jabung Barat.
Dari pihak perusahaan, Direktur PT Jambi Indoguna Internasional (JII), Ganda Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan penjajakan terhadap beberapa kandidat lembaga independen yang akan dilibatkan dalam proses perhitungan nilai PI 10 persen tersebut.
“Kami sudah melakukan beberapa kajian untuk mendapatkan lembaga independen, kami sudah mengerucut pada BUMD tersebut. Kita harapkan PT Paleopetro memberikan kinerja yang signifikan untuk wilayah tersebut,” ungkapnya. (*/Syar)
