JARIJAMBI.COM, JAMBI — Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat aspek proses pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan ini disampaikannya saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Sultan Thaha, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Rabu (14/1/2026).
Hadir langsung untuk menyerahkan laporan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat, SE, M.Si, Ak, CA, CSFA, CFrA, GRCA, GRCP. Selain Pemerintah Provinsi Jambi, laporan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Tebo. Turut hadir pula dalam kegiatan ini Sekda Provinsi Jambi dan Kota Jambi serta Ketua DPRD Kota Jambi dan Provinsi Jambi serta undangan lainnya.
“Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat aspek proses pengelolaan keuangan daerah, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penataan sistem dan prosedur kerja, penguatan pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan koordinasi antarunit kerja, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang optimal,” ujar Gubernur Al Haris.
Dikatakan Gubernur Al Haris, berdasarkan arahan dari BPK melalui pemeriksaan telah terdapat persoalan persoalan yang harus ditindaklanjuti.
“Kita sudah mendengarkan arahan BPK dikaitkan dengan persoalan yang harus ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan BPK ini dan upaya ini dilakukan untuk kita semuanya. Tadi kita juga melihat bagaimana penanganan TBC paru di masing-masing daerah. Arahan ini harus kita tindak lanjut dan kita benahi sesuai apa yang diharapkan BPK,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga mengapresiasi kinerja dari BPK yang telah bekerja dengan maksimal untuk terus membina pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja.
“BPK dan tim telah berupaya juga bekerja maksimal, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, menyepakati tujuan dan lingkup berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar memenuhi kaidah akuntabilitas keuangan daerah,” ungkap Gubernur Al Haris.
“Selain itu, saya yakin kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan gambaran umum atas pengelolaan keuangan daerah, serta menjelaskan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan hari ini adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan penuntasan tuberkulosis tahun anggaran 2024 dan 2025 sampai dengan triwulan III pada Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, serta pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 sampai dengan triwulan III tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo.
“Tujuan dari pemeriksaan kepatuhan dan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dasar pada Kabupaten Tebo dan Pemerintah Provinsi Jambi bertujuan untuk memberikan simpulan apakah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Tebo dan Provinsi Jambi telah sesuai dengan fokus pada aspek perencanaan persiapan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban,” ungkap Muhamad Toha Arafat.
Ditambahkan Muhamad Toha Arafat, sedangkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan penuntasan tuberkulosis atau TBC tahun anggaran 2024 dan 2025 sampai dengan triwulan III bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pelaksanaan penuntasan TBC yang mencakup penguatan komitmen dalam upaya menuntaskan TBC intensifikasi upaya pelayanan kesehatan dalam rangka menuntaskan TBC serta penguatan data dan informasi dalam mendukung program penuntasan TBC.
“Lingkup pemeriksaan Adalah upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan penuntasan TBC meliputi penguatan komitmen pemda dalam upaya menuntaskan TBC, intensifikasi upaya pelayanan kesehatan penguatan data serta informasi dalam mendukung program penuntasan TBC pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum daerah dan seluruh fasyankes, baik pemerintah maupun swasta pada instansi lainnya pada Kota Jambi dan Kabupaten Tebo,” jelsanya. (*)
