JARIJAMBI.COM, JAMBI — Crown Indonesia mengeluarkan hasil survey bertajuk “Membaca kecenderungan Perilaku Pemilih dan Persepsi Publik tentang Pelayanan dan Kinerja Penyelenggara pada Pemilu 2024 di Provinsi Jambi”. Seluruh kegiatan riset survei dilakukan pada 24 Maret – 1 April 2024 secara serentak di 11 Kabupaten/Kota di se-Proinsi Jambi dengan jumlah sampel sebanyak 938 responden. Berdasarkan jumlah ini diperkirakan margin of error sebesar +/- 5% pada tingkat kepercayaan 95 %. Penarikan sampel ini menggunakan metode random sampling, sedangkan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner secara online.
Hasil survei ini langsung disampaikan oleh direktur eksekutif crown Indonesia, Yasril, MA, Pol. Didalam pemaparannya, yasril mengungkapkan bebebrapa temuan yang menarik.
“Ada beberapa temuan menarik dari hasil survey ini. Pertama, perilaku memilih publik cederung ditentukan oleh figur atau tokoh kandidat. Publik lebih memilih (mencoblos) caleg sebanyak 63 % dibanding memilih partai politik hanya sebesar 5 % dan memilih caleg sekaligus partai sebesar 32 %.”, ungkap Yasril.
“Artinya kandidat atau sosok caleg berperan penting sebagai street level politicians yang menampilkan perwajahan partainya sekaligus menentukan arah kemenangan.
Kedua, berdasarkan survei ini, dalam motif pilihan terhadap partai dan caleg partai, visi dan misi merupakan alasan tertinggi publik yakni sebesar 66 %, disusul alasan history partai sebesar 20 %, kemudian alasan kedekatan emosional sebesar 12 %, sementara alasan karena politik uang hanya 2 %,” lanjut Yasril.
Lebih lanjut yasril mengatakan “Artinya public masih mempertimbangkan visi misi caleg dan partai dalam penentuan pilihan politiknya, disamping itu juga pertimbangan terhadap history dengan partai dan kedekatan emosional dengan calon juga memiliki pengaruh terhadap sikap politiknya meski tidak signifikan. Sementara alasan karena adanya pemberian uang atau materi lainnya tidak dominan.Ketiga, perilaku pemilih yang menerima uang atau materi lainnya dalam pemilu 2024 sebanyak 13 %, sementara yang tidak menerima sebanyak 87 %. Artinya hal ini terkonfirmasi bahwa peran politik uang tidak begitu signifikan atau berpengaruh besar bagi keterpilihan kandidat atau caleg selain adanya factor ketertarikan dan kesukaaan terhadap visi misi, history serta kedekatan emosional,” tuturnya.
Didalam survei ini, Yasril juga memaparkan, Di sisi lain public tetap datang ke TPS dan ikut memilih meskipun tidak mendapatkan uang atau materi lainnya, yakni sebesar 97 %, sementara yang tidak memilih jika tidak mendapatkan uang atau materi lainya hanya sebesar 3 %.
“Keempat, publik menghendaki partai politik harus dibenahi agar diminati dan dapat dipilih dalam pemilu yang akan datang, persepsi ini sebesar 90 %, sementara 10 % tidak menginginkan itu. Artinya adanya perbaikan dan pembenahan secara internal yang dilakukan oleh partai politik adalah sesuatu yang penting adanya sebagai upaya mendapatkan simpati publik,” ucapnya.
“Kelima, afiliasi caleg terhadap organisasi (ormas) keagamaan tertentu cukup berpengaruh dalam penentuan pilihan publik meskipun tidak signifikan yakni diangka sebesar 51 % sementara yang tidak berpengaruh juga cukup besar sebanyak 49 %. Artinya kandidat atau caleg yang berafiliasi terhadap ormas keagamaan tertentu bisa menjadi factor penunjang dalam mendapatkan simpati publik.
Keenam, publik secara mayoritas menilai penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu masih menjaga netralitasnya dengan bersikap adil dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu, persepsi ini ditunjukkan dengan angka 84 % yang percaya dan 16 % tidak percaya untuk KPU. Sementara untuk Bawaslu yang percaya sebesar 85 % dan yang tidak percaya sebanyak 15 %. Di sisi lain tingkat kepuasan public terhadap penyelenggaraan pemilu secara umum cukup besar yakni sebanyak 87 % yang mengatakan puas dan 13 % tidak puas,” papar Yasril.
“Ketujuh, publik menilai pelayanan penyelenggara pemilu dalam beberapa dimensi tergolong baik diantaranya pada aspek reability (kehandalan) dengan indikator penyelenggara pemilu memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan total skor tertinggi di angka 3.914, dan skor terendah diangka 3.694 indikator penyelenggara pemilu selalu mengupayakan layanan yang bebas dari kesalahan. Pada aspek emphaty (perhatian) indikator penyelenggara pemilu cakap (pandai) berkomunikasi dengan masyarakat juga tergolong baik dengan total skor tertinggi di angka 3.931, dan skor terendah di angka 3.406. Pada aspek responsiveness (ketanggapan) indikator penyelenggara pemilu selalu merespon keluhan Masyarakat dengan cepat terlihat baik dengan total skor tertinggi 3.817 dan skor terendah 3.679. pada aspek tangible (bentuk fisik) dengan indikator penyelenggara pemilu berpenampilan baik dengan skor tertinggi 3.990 dan skor terendah 3.721 dengan indikator tersedia ruang tunggu penyelenggara pemilu yang nyaman. Pada aspek assurance (jaminan dan kepastian) dengan indikator penyelenggara pemilu selalu bersikap sopan dalam melayani Masyarakat dengan skor tertinggi 3.980 dan skor terendah3.869 dengan indikator penyelenggara pemilu memiliki pengetahuan memadai untuk menjawab pertanyaan Masyarakat. Dari semua indikator di setiap dimensi untuk skor tertinggi perlu dipertahankans sementara untuk skor tergolong rendah agar mendapatkan perbaikan,” jelasnya.
“Kedelapan, untuk kinerja penyelenggara pemilu dari 938 responden terlihat seluruh pernyataan terkatogori baik, dengan indikator pelaksanaan penyelenggaraan pemilu telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas agar Tingkat keberhasilan suatu kegiatan lebih baik. Indikator ini perlu dipertahankan, sementara indikator yang perlu diperbaiki yaitu visi dan misi program penyelenggara pemilu yang ditetapkan sesuai kenyataan harus lebih di tingkatkan,” pungkas Yasril. (*)
