PHK Agrindo, Terkesan Unsur Tindakan Pembalasan
Jarijambi.com,SAROLANGUN–Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pihak perusahaan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) kepada Karyawan Security (keamanan) beberapa waktu lalu dengan alasan Efisiensi, akhirnya kemarin, kamis (11/06) berbuntut dimeja klarifikasi Disnakertran Sarolangun.
Pergelaran Klarifikasi ini terjadi bukan sebuah penolakan PHK yang diberikan oleh pihak perusahaan PT.APTP kepada 25 (Dua Puluh Lima) Orang personil Security yang juga merupakan organisasi tergabung pada serikat Buruh Sejahtera Sarolangun (BSS). melainkan, permintaan klarifikasi tentang angka nominal pesangon yang tidak relefan diberikan pihak perusahaan kepada para pekerja yang di PHK. Tentu saja, karena Nominal pesangon tersebut berlaku sepihak dan tidak berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku seperti, pasal 164 ayat 3 tentang ketentuan nominal uang pesangon dan permen nomor 150 pasal 27 ayat 3.
Tampak hadir, dalam agenda klarifikasi penentuan pesangon bagi pekerja di PHK, selain Solahuddin Nopri Kepala Dinas Disnakertran Sarolangun beserta stafnya, juga hadir kedua belah pihak yakni dari perusahaan PT.APTP ROM Jambi Mashadi bersama Askepnya Abdul Rahman, sementara dari pihak pekerja yang di PHK diwakili dengan Ivo Krisnadi,Rizki Akbar dan Adurrahman.
Adurrahman, salah satu perwakilan dari 25 orang yang di PHK pada saat rapat digelar mengatakan, bahwa ia dan para teman sepenanggungannya tersebut, menerima Kebijakan perusahaan memPHKkan dengan alasan Efisiensi, namun tentunya pemenuhan hak harus merujuk pada undang undang yang berlaku.
“Ok. Sekarang saya bersama teman-teman sudah sepakat menerima Tindakan perusahaan dengan memPHKkan kami, namun pesangon kami juga harus dibayar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini sesuai pada pasal 164 ayat 3, bukan dengan memberikan pesangon berdasarkan menurut perusahaan,” pungkas Rahman Mantan Danru diperusahaan tersebut.
Kadis Nakertran sarolangun Solahuddin Nopri, yang juga merupakan mediator dikegiatan klarifikasi, usai mendengar paparan terkait pesangon yang diberikan oleh pihak perusahaan PT Agrindo, yang nominalnya jauh dari rujukan undang-undang pasal 164 ayat 3, Mengaku tidak menyetujui adanya PHK terutama angka nominal pesangon yang diberikan tidak relevan.
“25 orang ini sudah PHK Masal lo pak, sayo selaku pemerintahan sebenarnya tidak setuju dengan PHK ini, tapi yo sudah la mereka menerimonyo, nah sekarang harapan sayo ketiko mereka sudah menerimo penuhi la haknyo, sesuai dengan aturan,” tegasnya kepada pihak perusahaan PT Agrindo .
Solahuddin juga mengatakan kepada pihak peusahaan, dengan adanya pemenuhan hak oleh pihak perusahaan kepada para pihak pekerja yang diPHK tersebut sesuai dengan aturan, maka pesangon yang diterima bisa membuka solusi bagi mereka.
“Mungkin dengan pesangon yang bapak berikan inilah nantinya bisa membuka jalan, sebenarnya inilah salah satu tujuan dari undang undang ini dibuat, perusahaan bapak terlindungi begitu juga bagi karyawan bapak,” tandasnya lagi.
Meski mengakui bahwa angka nominal pesangon yang mereka berikan merupakan tanpa dasar dan tidak merujuk pada undang-undang yang berlaku, akan tetapi pihak perusahaan sempat berkilah dengan alasan pembayaran pesangon tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan, akan tetapi hal tersebut langsung dibantah kadis nakertran.
“Ok, saya sudah paham pak,akan tetapi didalam undang undang ini tidak kata pengecualian,” bantah Solahuddin.
Berselang hampir satu jam, akhirnya keputusan rapat klarifikasi Nominal Pesangon tersebut, Bahwa penentuan nominal pesangon yang akan diterima oleh pihak pekerja yang di PHK, merujuk pada Udang-undang yang mengatur tentang penetuan pesangon.
Berdasarkan data yang di dapat, PHK dengan alasan Efisiensi tersebut yang sempat dibahas sebelumnya, diduga berbuntut pembalasan dari pihak perusahaan karena 25 orang pekerja yang tergabung bersama serikat ini, sebelumnya sudah melayangkan surat untuk mengadakan aksi unjuk rasa terhadap PT Agrindo dengan tujuan mengkritik kebijakan perusahaan yang selama ini menurut serikat sudah diluar batas.(birins/Beh)
