JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang pelaksanaan pidana kerja sosial di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, dan Komando Distrik Militer 0419/Tanjab. Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal, Kecamatan Bram Itam, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kesepakatan tersebut. Menurutnya, penerapan pidana kerja sosial merupakan langkah penting dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pembinaan, dan pemulihan sosial.
Ia menjelaskan, melalui skema tersebut, masyarakat yang dijatuhi pidana kerja sosial berdasarkan putusan pengadilan nantinya dapat ditempatkan pada berbagai fasilitas umum, seperti rumah ibadah, kantor pemerintahan, aula, maupun lingkungan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat.
“Ini merupakan salah satu bentuk upaya kita memberikan sanksi yang lebih humanis, berkeadilan, dan memberdayakan masyarakat. Harapan kita, setelah mereka menyelesaikan hukumannya, mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak seperti sebelumnya,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial juga harus diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu memberikan keterampilan dan peluang ekonomi bagi para pelaksana pidana kerja sosial.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pengelolaan sampah. Bupati menilai, persoalan persampahan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, mengingat volume sampah yang harus ditangani di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai hampir 200 ton per hari berdasarkan data yang terukur.
Ia berharap, melalui kerja sama tersebut, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat turut mendukung program kebersihan lingkungan, termasuk pengolahan dan pemilahan sampah organik maupun anorganik.
“Kita sudah memiliki alat pemisah sampah plastik, organik, dan nonorganik. Ini bisa menjadi salah satu kegiatan produktif bagi mereka. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, mereka juga dapat memperoleh keterampilan yang nantinya bisa menjadi bekal untuk menambah penghasilan setelah menyelesaikan masa pidananya,” jelasnya.
Selain pengelolaan sampah, Bupati juga membuka peluang pelaksanaan kerja sosial pada fasilitas rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat harmonisasi kehidupan beragama di tengah masyarakat.
Bupati berharap, masjid, gereja, klenteng, serta rumah ibadah lainnya dapat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan sosial sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi Dwi Santosa, A.md IP., S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kebijakan ini menjadi bagian dari perubahan paradigma pemidanaan yang tidak semata-mata mengedepankan pemenjaraan, tetapi juga memberikan ruang bagi pembinaan dan pemulihan sosial.
Melalui nota kesepakatan tersebut, masing-masing instansi diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara terpadu, mulai dari pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan, pembimbingan kemasyarakatan, hingga penyediaan lokasi dan kegiatan kerja sosial.
Bupati Anwar Sadat berharap kesepakatan ini tidak hanya menjadi dokumen kerja sama, tetapi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.
“Dengan adanya kerja sama ini, kita berharap pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat segera terealisasi dan benar-benar memberikan manfaat, baik bagi mereka yang menjalani pidana maupun bagi masyarakat secara luas,” pungkasnya. (*)










