JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mendorong pemerintah desa dan kelurahan agar lebih aktif mengusulkan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dengan mengutamakan kebutuhan dan skala prioritas. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum RI atau yang mewakili, Kepala Bapperida beserta jajaran, kepala perangkat daerah terkait, para narasumber, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memperjuangkan program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperoleh sejumlah program infrastruktur berbasis masyarakat, di antaranya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Namun, untuk meningkatkan peluang memperoleh program tersebut, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi penganggaran, serta penguatan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun pihak terkait, termasuk anggota DPR RI.
Bupati juga mengingatkan agar setiap usulan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan skala prioritas masing-masing desa dan kelurahan. Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah desa dan kelurahan perlu menentukan kebutuhan yang paling mendesak sehingga program yang diusulkan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap usulan infrastruktur berbasis masyarakat ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas paling penting di desa. Tidak mungkin seluruh usulan dapat diakomodasi sekaligus karena kita juga harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan teknis atau readiness criteria (RC) dalam setiap pengajuan proposal. Menurutnya, pemenuhan seluruh persyaratan tersebut menjadi faktor penting agar usulan dapat diproses dan berpeluang direalisasikan.
Ia juga menyoroti pentingnya program jambanisasi sebagai upaya meningkatkan akses terhadap sanitasi layak, menjaga kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan pembangunan fasilitas sanitasi perlu menjadi perhatian dalam penyusunan usulan program IBM.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Feri Noprianto, S.E., selaku panitia pelaksana, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai berbagai program IBM, meliputi Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Kegiatan ini juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan serta persyaratan atau readiness criteria (RC) yang harus dipenuhi.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat serta Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2026 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat memahami berbagai program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), termasuk mekanisme pengusulan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, setiap usulan pembangunan dapat dipersiapkan secara lebih baik, sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Feri Noprianto.
Sosialisasi yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti 152 peserta, yang terdiri atas kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perakim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari BPBPK Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum RI, serta Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan dapat menyusun usulan program IBM secara lebih terarah, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta mengutamakan kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan. (*)










