Kerakusan Manusia atau Peringatan Tuhan: Banjir Jambi, Krisis Demokrasi, dan Hilangnya Kesadaran Spiritual
Oleh: Agus Perwira
JARIJAMBI.COM — Banjir yang terus terjadi di Jambi hari ini bukan lagi sekadar persoalan cuaca ekstrem atau tingginya curah hujan. Banjir telah berubah menjadi simbol dari krisis yang lebih besar: krisis lingkungan, krisis demokrasi, dan krisis moral manusia modern. Setiap kali hujan turun deras, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Rumah terendam, jalan lumpuh, aktivitas ekonomi berhenti, bahkan tidak sedikit masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian akibat banjir yang terus berulang.
Di berbagai wilayah Jambi seperti Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, hingga daerah hulu seperti Kerinci dan Merangin, persoalan banjir semakin sering terjadi. Sungai Batanghari yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat kini menghadapi tekanan besar akibat sedimentasi, pencemaran, dan kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Di sisi lain, pembangunan kota yang tidak memperhatikan tata ruang membuat daerah resapan air semakin berkurang. Lahan yang dahulu menjadi tempat penyerapan air berubah menjadi bangunan, pusat usaha, dan kawasan industri.
Namun yang lebih berbahaya adalah kenyataan bahwa kerusakan ini bukan terjadi secara alami, melainkan akibat keputusan manusia sendiri. Pembukaan lahan besar-besaran, aktivitas tambang yang tidak terkendali, pembalakan liar, serta lemahnya pengawasan lingkungan menjadi faktor utama yang memperparah banjir di Jambi. Alam akhirnya kehilangan kemampuan untuk menjaga keseimbangannya.
Ironisnya, semua itu sering dibungkus dengan narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi kepentingan rakyat justru sering kali gagal mengontrol kerakusan kekuasaan dan modal. Dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan lebih mudah dikalahkan oleh kepentingan investasi. Akibatnya, demokrasi hanya berjalan secara prosedural melalui pemilu, tetapi belum benar-benar melahirkan keadilan ekologis bagi masyarakat.
Di sinilah persoalan banjir harus dilihat secara lebih utuh. Banjir bukan hanya bencana alam, melainkan konsekuensi dari cara manusia membangun peradaban. Ketika demokrasi kehilangan moralitas, ketika kekuasaan lebih dekat kepada kepentingan ekonomi dibanding keselamatan rakyat, maka kerusakan lingkungan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Dalam pandangan filsafat perenial, krisis ini muncul karena manusia modern telah kehilangan dimensi spiritual dalam memandang kehidupan. Tokoh perenial seperti Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa manusia modern terlalu memandang alam sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai bagian suci dari ciptaan Tuhan. Akibatnya, manusia hanya mengejar keuntungan material tanpa memikirkan keseimbangan dan keberlanjutan hidup.
Filsafat perenial mengajarkan bahwa seluruh tradisi agama dan kebijaksanaan kuno sebenarnya memiliki pesan yang sama: manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan kehidupan. Alam bukan sekadar benda mati, tetapi bagian dari keteraturan Tuhan yang harus dihormati. Ketika manusia merusak hutan, mencemari sungai, dan menghancurkan lingkungan demi keuntungan sesaat, maka manusia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri.
Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi Jambi hari ini. Banjir yang terus terjadi dapat dipahami bukan hanya sebagai akibat kesalahan teknis pembangunan, tetapi juga sebagai tanda bahwa manusia telah kehilangan kesadaran moral dan spiritualnya. Dalam perspektif agama, manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab menjaga alam. Namun ketika manusia berubah menjadi makhluk yang rakus, maka alam pun kehilangan keseimbangannya.
Demokrasi seharusnya menjadi jalan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Akan tetapi, demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai pemilu lima tahunan. Demokrasi harus menghadirkan keberanian untuk mengawasi kekuasaan, melindungi lingkungan, dan memastikan kebijakan berpihak pada keselamatan masyarakat. Jika demokrasi hanya dipenuhi politik uang, transaksi kekuasaan, dan kepentingan elite, maka kerusakan lingkungan akan terus berlangsung tanpa kendali.
Karena itu, solusi terhadap banjir di Jambi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas penanganan teknis ketika bencana terjadi.
Pertama, pemerintah harus melakukan reformasi tata ruang dan perlindungan lingkungan secara serius. Kawasan hutan dan daerah resapan air harus dijaga dari alih fungsi yang berlebihan. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal, pembalakan liar, dan perusahaan yang merusak lingkungan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal.
Kedua, pembangunan di Jambi harus mulai menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan generasi mendatang. Jalan, perumahan, dan kawasan industri harus dibangun dengan memperhatikan drainase dan daya dukung alam.
Ketiga, pendidikan lingkungan harus diperkuat, terutama kepada generasi muda. Anak muda Jambi harus dibangun kesadarannya bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, peduli lingkungan, dan berani mengawasi kebijakan publik.
Keempat, masyarakat juga harus mengubah pola hidup sehari-hari. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara merusak, serta kurangnya kepedulian terhadap sungai harus dihentikan. Kesadaran ekologis tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat itu sendiri.
Kelima, nilai spiritual dan moral harus kembali dihidupkan dalam kehidupan sosial dan politik. Agama jangan hanya dijadikan simbol, tetapi harus menjadi pedoman etika dalam menjaga alam dan kehidupan bersama. Pemimpin politik, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat harus bersama-sama membangun kesadaran bahwa merusak lingkungan sama dengan merusak masa depan manusia.
Pada akhirnya, banjir di Jambi adalah cermin dari cara manusia memperlakukan alam dan menjalankan demokrasi. Jika kerakusan terus dijadikan dasar pembangunan, maka bencana akan terus datang sebagai peringatan. Namun jika manusia mulai membangun demokrasi yang bermoral, menjaga lingkungan, dan menghidupkan kembali nilai spiritual dalam kehidupan, maka keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan dapat kembali terjaga.
Sebab sesungguhnya, bumi tidak pernah membutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Manusialah yang membutuhkan bumi untuk melanjutkan kehidupan.
