JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah, serta tanggapan Bupati terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, Senin (7/7/2025).
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hamdani, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD dan dihadiri 20 anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat tinggi pratama dan administrator, perwakilan instansi vertikal, BUMD, lembaga keuangan, serta tamu undangan lainnya.
Melalui rapat ini, DPRD menunjukkan peran strategisnya dalam pembentukan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan. Tiga Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD menjadi fokus utama, yaitu:
1. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
2. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
3. Ranperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:
Ketua DPRD Hamdani menyampaikan bahwa ketiga Ranperda tersebut mencerminkan komitmen DPRD dalam memperkuat landasan hukum untuk pelayanan publik yang lebih baik, serta membangun karakter kebangsaan yang kokoh di tengah tantangan zaman.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA, SE., ME., dalam sambutan mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dalam menyusun Ranperda secara cermat dan komprehensif.
Wabup menyebut, Ranperda inisiatif DPRD ini sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, menyelaraskan regulasi sektor konstruksi, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan ideologis dan sosial saat ini.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membahas lebih lanjut ketiga Ranperda tersebut bersama DPRD, guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*)
