JARIJAMBI.COM, TANJAB BARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi menggelar rapat Paripurna mendengar kan pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia ke- 80 tahun 2025 dalam sidang tahunan DPR RI dan DPD RI, Jum’at (15/8/25).
Rapat paripurna ini langsung dipimpin oleh ketua DPRD Tanjabbar Hamdani SE didampingi wakil ketua Sjafril Simamora SH, Hasan Basyri Harapan SH, wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Tanjabbar Drs H Anwar Sadat,M,Ag, turut hadir para Forkompinda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Tanjabbar serta tamu undangan.
Ketua DPRD Tanjabbar Hamdani menyampaikan paripurna ini dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan presiden di depan DPR RI dan DPD RI. Paripurna ini merupakan paripurna yang digelar rutin setiap tahunnya.
” Rapat ini dilaksanakan secara online dari DPR RI di Gedung Nusantara DPR/DPD/MPR RI Jakarta. Sidang kenegaraan merupakan agenda penting tahunan yang harus dilakukan,” Katanya.
Selanjutnya sesuai dengan surat menteri seketaris negara republik indonesia nomor b-25/m/s/tu.00.03/08/2025 tanggal 12 agustus 2024 hal pedoman peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan republik indonesia tahun 2025.
Hamdani mengatakan maka agenda rapat paripurna akan digelar kembali pada pukul 13.30 wib dengan agenda mendengarkan pidato presiden republik indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI pembukaan masa persidangan i DPR RI tahun sidang 2025-2026.
Dalam pidato kenegaraan, Prabowo Subianto memaparkan berbagai kebijakan dari kepemimpinan nya sebagai presiden RI, mulai dari efisiensi anggaran hingga masalah ketahanan pangan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
” Awal tahun 2025, akibat efesiensi setidak nya 300 triliun anggaran digeser untuk hal hal yang lebih efektif, untuk kepentingan bangsa kita sekarang dan kedepannya.” Ujarnya.
Dirinya dengan tegas menyatakan, kepentingan dan perlindungan terhadap rakyat Indonesia sangat penting dengan mendorong kebutuhan pangan jangan sampai rakyat Indonesia berdampak terhadap mengalami kemiskinan ekstrem. (*)
