JARIJAMBI.COM, KERINCI – Edminudin Ketua DPRD dan Erduan DPT anggota DPRD Kabupaten Kerinci kembali sorot kinerja Dinas PUPR. Yakni berkaitan dengan pelaksanaan proyek swakelola Desa Pasir Jaya , Erduan Dpt jgn kita fokus ke swakelola saja dan proyek asrama Brimob senilai Rp. 14,5 Milyar.
“Kita minta pihak teknis dan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk melakukan pengecekan kembali terkait pekerjaan swakelola yakni proyek jalan di Desa Pasir Jaya,” katanya, Jum’at, (13/5).
Dinas PUPR Kabupaten Kerinci kata Edminudin hendaknya mengambil langkah dan solusi terbaik sehingga proyek tersebut benar-benar dapat bermanfaat.
“Harus mengambil langkah yang terbaik Hal ini bertujuan untuk kebutuhan masyarakat umum dan dapat dirasakan azas manfaat dari pembangunan jalan tersebut,” tegas Edminudin.
Hal ini lanjutnya, demi untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat membawa hasil pertanian untuk dipasarkan.
“Kita berharap setiap pembangunan jalan itu terkoneksi dengan perekonomian masyarakat. Serta dapat meningkatkan perekonomian dan rasa nyaman dalam berkendara,” terangnya.
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya Erduan DPT., juga mengatakan hal yang sama. Namun ia melihat dari pelaksanaan proyek lainnya.
Proyek yang dimaksud itu adalah pembangunan jalan menuju asrama Brimob dengan nilai yang cukup fantastis.
“Bukan hanya jalan Pasir Jaya yang kita bahas itu cuma Rp. 800 juta ini jalan menuju Asrama Brimob ini sangat besar angaran, yakni Rp. 14,5 Milyar, dengan volume pekerjaan 4,5 Km ini suatu dana yang sangat besar. Oleh karena itu kami menduga dijadikan lahan korupsi dan dugaan mark up anggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan ini sangat di sayangkan masyarakat dana sebesar itu. “Masyarakat sangat kecewa dengan Dinas PUPR Kerinci. Kemudian kapan dibangun Asrama Brimob itu. Sementara lahan pun belum ada. Sementara dana pembangunan jalan sudah menghabiskan Rp. 14,5 Milyar,” cetusnya.
Sedangkan jalan Sungai Dedap dana Rp. 4,5 M. “Jalan lapen ini juga bisa kami menduga menghabiskan angaran yang cukup besar tapi manfaat tidak memuaskan masyarakat Kerinci, ditambah lagi dengan jalan Sungai Tanduk Kayu Aro Rp. 2,4 M pembangunan irigasi ini dikatakan asal jadi, kualitas nya dikatakan tidak bagus ditendang dikit dengan kaki bisa roboh,” ungkapnya.
Ia mengajak kepada OPD dan DPRD untuk turun kelokasi proyek melihat kondisi pembangunan 2021. “Ini sangat-sangat banyak bangunan yang kurang berkualitas, kita selaku DPRD Kerinci wakil rakyat mari kita sama-sama kelapangan untuk mengecek kondisi pembangunan tahun 2021,” sebutnya.
Ia mengajak kepada dewan lainnya untuk tegas menyuarakan aspirasi masyarakat. “Kita DPRD harus tegas kita wakil rakyat jangan pikiran untuk mendapat proyek terus, pikir rakyat, karena atas rakyat kita bisa duduk di gedung DPRD,” tegas Erduan.
Dikatakan lagi bahwa pihaknya kecewa atas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. “Kami menduga dan menilai kinerja Dinas PUPR Kerinci ini, hanya mencari keuntungan dan mencari kekayaan,” katanya.
Ia berharap terkait pembangunan di Kabupaten Kerinci penegak hukum untuk turut mengawasi jalannya proyek di Kabupaten Kerinci
“Kepada pihak hukum dan BPK kami berharap agar lebih serius untuk memeriksa dan mengaudit pembangunan Tahun 2021 ini dengan tegas dan serius karna sudah banyak sekali masyarakat kecewa dengan pembangunan Tahun 2021. Terlebih lagi ada tiga proyek besar yang tidak kunjung selesai sejak 2017-2022 itu saja sudah bisa kita bandingkan, kami menduga PUPR ini untuk mencari kekayaan dan keuntungan besar,” tandasnya. (Jon)
