JARIJAMBI.COM – SUNGAI PENUH – Paripurna istimewa dalam rangka HUT Ke-13 Kota Sungai penuh, diwarnai aksi demo mahasiswa dari HMI cabang Kerinci dan Sungai penuh, Senin (8/11).
Paripurna yang digelar di gedung DPRD Sungai penuh itu, dihadiri Gubernur Jambi, Al Haris, serta anggota DPR RI, H Bakri, anggota DPRD Provinsi, dan sejumah kepala daerah dalam Provinsi Jambi.
Diluar area pagar gedung dewan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Kerinci dan Sungai penuh, melakukan orasi. Dalam aksi demo tersebut, karena ingin bertemu Gubernur dan Walikota, mahasiswa menutup akses jalan untuk menghadang, saat rombongan ingin meninggalkan gedung dewan.
“Kami ingin bertemu pak Gubernur dan pak Walikota. Kami ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada beliau,” ungkap mahasiswa, saat diminta bubar memberi akses jalan.
Sekitar 15 menit, mahasiswa tetap enggan bubar dan tetap bertahan. Akhirnya Gubernur Jambi, Alharis, turun dan menemui mahasiswa. Tak berapa lama, disusul Walikota, Ahmdi Zubir dan Ketua DPRD Sungai penuh, Fajran.
Mahasiswa tak menyia-nyiakan kesempatan. Ketua Umum HMI dan orator, langsung menyampaikan aspirasi, berkaitan Kota Sungai penuh dibawah kepemimpinan Ahmadi-Antos. Mulai dari soal pengadaan untuk mobil dinas Wako-Wawako, yang dinilai memakan anggaran tinggi, kemudian soal penataan parkir di pusat kota.
“Begitupun dengan soal relokasi pedagang, ditempat lain masih banyak. Kemudian soal pengelolaan sampah, yang saat ini tidak diolah, ditambah lagi beberapa hari terakhir sampah mulai menumpuk lagi, termasuk upah petugas sampah yang tidak manusiawi,” ungkap Ketua Umum HMI Kerinci-Sungai penuh, Fengki.
Selain itu, mahasiswa juga menyorot program 100 hari Walikota dan Wakil Walikota, begitupun gerakan Jumat bersih dinilai hanya untuk pencitraan.
“Kami mohon pak Gubernur, tolong tanggapi ini. Harusnya yang dilakukan meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi malah beli mobil baru. Begitupun dengan maslah sampah, hanya ada tempat pembuangan sementara, termasuk masalah banjir,” ungkap mahasiswa.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Walikota Sungai penuh, Ahmadi Zubir, langsung merespon. Menurut Ahmadi, terkait program 100 hari kerja, itu tidak ada dalam undang-undang.
“Coba lihat dalam Undang-undang, ada tidak ? Program 100 hari kerja itu sengaja kita buat, untuk merobah pola kerja dan kebiasaan masyarakat, seperti membuang sampah sesuai jadwal,” ungkapnya.
Berkaitan dengan mobil dinas baru, menurut Ahmadi, memang sudah diamanahkan dalam Undang-undang, bahwa kepala daerah yang baru berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas yang baru.
“Mobil dinas yang saya pakai sekarang itu, pernah di bengkel selama 2 bulan, karena rusak, sudah pernah tumburan di bagian depan, itu kita khawatirkan. Itu adalah hak kami, dan untuk anggaran, saya persilahkan kepada tim TAPD dan dewan, apakah disetujui atau tidak,” ungkapnya.
Sedangkan masalah sampah, Ahmadi mengaku sudah merencanakan untuk pengelolaan sampah regional bersama Kabupaten Kerinci.
“Apa yang sudah kami lakukan untuk masalah sampah, itu kalian tidak tahu. Kita sudah merencanakan pengelolaan regional, silahkan tanya dengan pak Gubernur,” tegas Ahmadi kepada mashasiswa.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut baik aksi dari mahasiswa. Dia mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, untuk mengkritisi pemerintah.
“Bagus, kita butuh kritikan. Agar kita tahu, apakah yang kita lakukan sudah benar sesuai keinginan masyarakat atau tidak,” katanya.
Berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa, Al Haris mengaku sejak dilantik dirinya fokus melakukan penanganan Covid-19, dan menyelesaikan persoalan yang penting di daerah.
“Untuk program 100 hari, kami tidak melakukan itu. Kita tidak mau terikat dengan program 100 hari, kita hanya fokus menyelesaikan persoalan di daerah yang mendesak,” terangnya.
Sementara berkaitan dengan persoalan mobil dinas, Al Haris, juga mengatakan memang diatur dalam Undang-undang. Kemudian masalah sampah di Sungaipenuh, juga akan dibuat tempat pembuangan sampah regional berama Kabupaten Kerinci.
“Untuk masalah banjir, kita juga sudah turunkan tim untuk mencari solusi salah satunya normalisasi sungai,” terang Al Haris.
Usai Gubernur dan Walikota menemui mahasiswa, akhirnya massa mengurai dan membuka akses jalan.(*Jon)
