JARIJAMBI.COM – JAMBI – Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, mengikuti Rapat Koordinasi ( Rakor ) Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, senin (27/09). Pada Rakor yang dibuka langsung oleh Gubenur Jambi Dr. H. Alharis S. Sos, M.H itu, juga dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen bersama (Fakta Integritas) Pencegahan Korupsi atara KPK, Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
Rakor jurut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Sekda Prov. Jambi H. Sudirman, S.H., M.H, Kabinda Jambi Brigjen Pol Drs. Irawan David Syah, Kepala Perwakilan BРКР Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi, Sekda Kab/Kota se-Provinsi Jambi, Direktur Bank Jambi, Kakanwil BPN Provinsi Jambi, BPN Kab/Kota se-Provinsi, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Kepala Inspektorat Kab/Kota se-Provinsi Jambi dan OPD Provinsi Jambi. Selain itu, Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dalam rakor tersebut mendatangkan Ketua KPK Republik Indonesia Komjen Pol. Firli Bahuri, M.SI. sebagai pemateri.
“Selamat datang kepada Ketua KPK RI, Bapak Firli Bahuri beserta Rombongan di Bumi Sepucuk Jambi sembilan Lurah, dengan kunjungan Bapak hari ini diharapkan dapat memberikan arahan-arahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Gubernur Jambi dalam sambutannya
“Harapan kami dapat memberikan rekomendasi dan arahan strategis dalam menciptakan penyelenggaran Pemerintahan yang baik bagi Provinsi Jambi,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag saat diwawancara usai kegiatan mengatakan, dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi pemerintah Provinsi Jambi ada beberapa pengarahan Ketua KPK kepada Bupati/Walikota se Provinsi Jambi, yakni komitmen bersama program pemberantasan Korupsi terintigrasi wilayah Jambi. Hal itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih transparan akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi,nepotisme pada pemerintahan daerah melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Mudah mudahan pertemuan ini menjadi pedoman bagi kita semua tidak hanya eksekutif tapi legislatif kita harapkan seluruh stekholder pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kinerja bersih jujur dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
(*Med)
